Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan perwakilan Kepala Desa (Kades) dari berbagai wilayah kecamatan se Sidoarjo meluruk Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (21/07/2025). Perwakilan Kades se Sidoarjo yang merupakan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) tingkat kecamatan ini ditemui pimpinan DPRD Sidoarjo.
Para Kades beralasan, mereka datang ke Kantor DPRD Sidoarjo sebagai bentuk keprihatinan mereka atas ketidakharmonisan (Dhisharmoni) hubungan Bupati dan DPRD Sidoarjo secara politik.
Salah seorang perwakilan Kades, Afif yang menjabat sebagai Kades Plumbungan, Kecamatan Sukodono meminta dalam dialog dengan pimpinan DPRD Sidoarjo Suyarno dan Warih Andono yang menerima perwakilan para Kades mengaku gelisah atau tepatnya ketakutan. Para Kades merasa takut atas kondisi gonjang ganjing soal hubungan antara Bupati dan DPRD Sidoarjo. Terutama, setelah penolakan tujuh partai di DPRD Sidoarjo yang menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dalam rapat paripurna kemarin.
"Kondisi tidak akurnya dua lembaga ini, bisa berimbas ke kebijakan desa. Bahkan bisa terancam tidak bisa melakukan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten. Makanya, kami datang disini, untuk mendapatkan informasi yang benar terkait kondisi hubungan Bupati dan para anggota dewan Sidoarjo itu. Kenapa dan ada apa?," ujar Afif mengawali dialog dengan pimpinan DPRD Sidoarjo.
Hal senada disampaikan Slamet Bashori yang menjabat Kades Wangkal Kecamatan Krembung. Slamet Bashori berharap secepatnya gonjang ganjing hubungan antara Bupati dan anggota DPRD Sidoarjo bisa secepatnya diselesaikan.
"Hal itu agar tidak berdampak kepada masyarakat yang dirugikan atas tidak harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif kali ini. Kalau terus-terusan tidak harmonis pasti berdampak ke pembangunan dan kesejahteraan warganya," ungkapnya.
Mendapatkan berbagai keluhan itu, Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo, Warih Andono yang juga anggota Fraksi Golkar mengaku hubungan DPRD dan Bupati Sidoarjo tidak ada masalah. Namun untuk dinamika politik, memang ada ketidakselarasan hubungan yang menyebabkan penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
"Kemarin yang terjadi adalah penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 saja. Tetapi, hal itu tidak mempengaruhi proses kebijakan di pemerintahan tingkat apa pun. Bahkan, tidak ada pengaruh apa pun pada anggaran desa yang sudah dibuat sebelumnya oleh Para Kades," jelas Warih Andono.
Kendati demikian, Warih yang juga politisi senior Partai Golkar berharap para Kades diharap tidak menyimpulkan kabar dengan negatif apa pun bentuknya. Alasannya, karena dinamika politik di Sidoarjo masih bersifat dinamis.
"Kalau saat ini yang sedang dibahas adalah tafsir Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang masih belum sepakat itu benar. Karena bisa jadi tidak akan ada PAK dan bisa jadi ada PAK usai penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 kemarin itu," tandas Warih Andono.
Dalam kesempatan itu juga terdapat Kades berharap untuk pelaksanaan Pilkades 2026 tetap bisa berjalan sesuai jadwalnya. Bahkan, pihak Kades berharap tidak ditunda karena alasan apapun.
"Kami juga meminta agar tali asih untuk Kades tetap diberikan dengan semestinya di Tahun Anggaran 2026 mendatang," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
