Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo untuk segera menambah Sarana dan Prasarana (Sarpras) penunjang yang ada di 31 puskemas yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Sidoarjo. Desakan itu, lantaran dari pilihan puskesmas yang beroperasi itu, sebagian besar masih sangat minim Sarpras penunjang.
Sejumlah Sarpras penunjang itu, diantaranya penambahan lahan parkir, ruang tunggu, kamar layanan serta mobil operasional. Hal itu, terungkap saat sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo ini melaksanakan Sidak di sejumlah puskesmas yang ada di wilayah perbatasan. Diantaranya Puskesmas Balongbendo, Pukesmas Kedungrejo (Kecamatan Waru), Puskesmas Wonokasian (Kecamatan Wonoayu) serta Puskesmas Tarik 1 dan Puskesmas Tarik 2.
Desakan itu, salah satunya disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Abud Asyrofi. Menurut politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dirinya bersama sejumlah anggota komisi lainnya sudah mengecek sejumlah puskesmas yang terbesar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
"Kondisi puskesmas yang sudah kami datangi hampir sama semua. Rata-rata masih sangat minim Sarpras penunjang. Karena itu Dinas Kesehatan (Dinkes) harus segera menambah sejumlah Sarpras penunjang itu, agar hak mendapatkan layanan memadai bisa diberikan untuk warga Sidoarjo yang membutuhkan setiap pelayanan kesehatan di puskemas," ujar M Abud Asyrofi kepada republikjatim.com, Senin (26/05/2025).
Politisi dari Daerah Pilihan (Dapil) IV Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini mencontohkan di Pukesmas Balongbendo misalnya, jumlah pasien di Puskesmas Balongbendo terus meningkat seiring dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan di puskemas yang ada di wilayah Sidoarjo Barat (Sibar) itu.
"Sebut saja, pada hari-hari tertentu seperti Hari Senin dan Hari Selasa, jumlah kunjungan bisa menembus lebih dari 200 pasien per hari. Nah itu, menjadi salah satu alasan kami mendesak Dinkes Sidoarjo segera menunjang Sarpras penunjang itu.
Seharusnya saat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas Balongbendo semakin meningkat, fasilitas penunjangnya juga harus sejalan. Ini harus segera ditindaklanjuti Dinkes. Kalau tidak kasihan masyarakat Sidoarjo," ungkap politisi yang berpengalaman dalam mendampingi anggota DPR RI selama beberapa periode ini.
Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo yang akrab disapa Abud ini menilai, kondisi puluhan puskesmas itu belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang yang memadai. Apalagi, lanjut Abud kondisi itu hampir sama dirasakan dan dikeluhkan puluhan pukesmas lainnya kecuali Puskesmas Krian, Wonoayu, Sidoarjo Kota, Porong, Sedati dan Puskesmas Taman.
"Minimnya Sarpras penunjang ini sudah dikeluhkan hampir sebagian besar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas terdekat dari rumahnya. Bahkan sudah dikeluhkan para pegawai dan pengelola pukesmas. Tapi sampai sekarang belum mendapatkan perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) sama sekali," tegas politisi muda yang dikenal berasal dari kalangan santri Sidoarjo ini.
Usai dilaksanakan treasing, lanjut Abud salah satu kendala utama yang dikeluhkan masyarakat keterbatasan area parkir yang kerap tidak mampu menampung kendaraan pasien dan kamar perawatan. Bagi Abud, permasalahan sarpras semacam ini banyak terjadi di sejumlah puskesmas lainnya.
"Masalah ini, perlu menjadi perhatian serius Dinkes Pemkab Sidoarjo. Rata - rata puskesmas memang terkendala di sarpras penunjang. Begitu juga soal tambahan ruang pelayanan dan mobil operasional. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas layanan di masing-masing pukesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo," papar Abud.
Abud merinci lagi, misalnya saat ini Puskesmas Balongbendo melayani warga dari 20 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Balongbendo. Pihaknya menilai, beban layanan yang ditanggung Puskesmas Balongbendo cukup besar. Karena itu, menurutnya perlu ada langkah strategis untuk mendukung peningkatan layanan bagi masyarakat sekitarnya.
"Salah satunya dengan penambahan Sarpras penunjang itu dan puskesmas pembantu di wilayah sekitar dihidupkan lagi. Karena sebenarnya, bangunan puskesmas pembantu sudah ada. Tinggal dilengkapi fasilitas, sarpras dan Sumber Daya Manusia (SDM) - nya agar bisa segera difungsikan. Pelayanan di puskesmas utama tidak membludak dan berjubel-jubel," jelasnya.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo lainnya, Prabata Ferdiansyah. Menurut politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini mengakui setelah melaksanakan Sidak di sejumlah puskemas sekaligus mengetahui kondisi di lapangan, pihaknya mendorong optimalisasi RSUD Krian atau Sidoarjo Barat (Sibar) untuk mengurangi beban layanan di wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan untuk warga Kecamatan Krian, Balongbendo, Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon.
"Kami berharap RSUD Sibar bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan perannya agar layanan kesehatan masyarakat Sidoarjo Barat lebih merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat yang terbagi di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo," ucap Prabata politisi asal Dapil IV Sidoarjo (meliputi Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik) ini.
Selain itu, Prabata berharap Dinkes Pemkab Sidoarjo bisa segera menginventarisir sejumlah puskemas yang dinilai kekurangan sarpras penunjang itu. Nantinya, saat melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) bakal dibahas kebutuhan anggarannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarpras penunjang yang dibutuhkan puluhan pukesmas yang ada di Sidoarjo itu.
"Kami juga tidak keberatan kalau semua direncanakan sejak tahun ini, kemudian selanjutnya direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Semua ini demi pelayanan kesehatan maksimal dan memadai yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo," tandas politisi muda asal Kecamatan Tarik ini.
Begitu juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan. Menurut politisi senior Partai Gerindra ini, pihaknya sebagai pimpinan DPRD Sidoarjo selalu memberikan support penganggaran untuk memfasilitasi dan merealisasikan kebutuhan Sarpras penunjang di puluhan puskesmas di Sidoarjo.
"Tapi, catatannya agar diinventarisir semua kebutuhan anggarannya agar bisa direalisasikan meski pelaksanaanya dilaksanakan secara bertahap. Tapi kalau Dinkes Pemkab Sidoarjo tidak mau menginventarisir maka dewan hanya bisa memberikan dorongan dan desakan saja," pinta mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang sekaligus polisi asal Dapil IV ini.
Sementara secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati mengakui jika beberapa puskemas kekurangan sarpras penunjang. Hal itu, juga disebabkan masih minimnya anggaran untuk menambah sarpras penunjang di seluruh pukesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu.
"Kami mengucapkan rasa terima kasih atas masukan para dewan (anggota DPRD Sidoarjo) itu. Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait lainnya termasuk Dinkes Sidoarjo agar masukan itu bisa dipenuhi secara bertahap sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada di APBD Pemkab Sidoarjo," pungkas Fennny yang juga mantan Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo ini. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
