Sidoarjo (republikjatim.com) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi penilaian pelayanan publik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia. Pemberian penghargaan itu, diselenggarakan di Jakarta pada acara Peresmian Bersama MPP dan peluncuran JIPPNas di Hotel Bidakara, Selasa (21/11/2023).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima Tahun 2023. Penghargaan ini sekaligus apresiasi diberikan langsung Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali bersama dengan sejumlah kepala daerah yang ikut menerima penghargaan itu.
Sebanyak 10 pemerintah daerah yang menerima penghargaan MPP terbaik kategori prima ini diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.
Kemenpan RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelayanan publik.
Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya.
"Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang memiliki semangat membuat pelayanan publik lebih baik lagi," ujar Abdullah Azwar Anas kepada republikjatim.com, Selasa (21/11/2023).
Anas membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175 unit. Jumlah itu, menjadi sebuah progress yang sangat baik.
"Khususnya, dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat," imbuh mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB, Diah Natalisa menjelaskan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya komitmen bersama para stakeholder, antara pimpinan dan jajarannya.
"Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan internal pemerintah," ungkap Diah Natalisa.
Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Purn Tito Karnavian serta Gubernur, Walikota dan Bupati. Dalam acara itu, MenPAN RB Azwar Anas meresmikan 12 MPP kab/kota dan melaunching website JIPPNas (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional). Website JIPPNas berisi data 2.928 inovasi yang berasal dari data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovative Government Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNas menjadi rujukan nasional.
Diraihnya penghargaan Mal Pelayanan Publik terbaik kategori Prima direspon Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dengan mengapresiasi kerja keras jajarannya. Terutama, tim yang dibentuk untuk mengawal inovasi pelayanan publik selama ini bekerja mengawal dan mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan pelayanan instansi kepada masyarakat. Bahkan pelayanannya terpadu satu gedung di MPP Sidoarjo yang ada di JL Raya Lingkar Timur.
"Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan menyediakan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan dibenahi agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," tegas Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.
Menurut Gus Muhdlor OPD yang terus didorong dalam pelayanan publiknya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tugasnya mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang melayani administrasi kependudukan, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) yang melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha lainnya.
"Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Karena itu, tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat," pinta Gus Muhdlor usai menerima penghargaan didampingi Kepala DPMTSP Pemkab Sidoarjo, Rudi Setiawan dan BPPD Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono.
Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capaian itu. Dirinya bakal terus mendorong pelayanan di setiap instansi harus berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo. RSUD yang dimiliki Sidoarjo salah satunya sudah naik kelas menjadi tipe A yakni RSUD Sidoarjo.
"Bahkan Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki rumah sakit kelas A," papar Bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu.
Bagi Gus Muhdlor peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi atensi resminya. Di Tahun 2023 ini, Pemkab Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Gus Muhdlor mendorong Dinas Kesehatan agar terus berbenah pelayanan di setiap puskesmas dalam melayani masyarakat.
"Layanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas harus lebih baik setiap harinya dan petugasnya harus ramah. Kita juga mendorong pelayanan publik di kelurahan dan di kantor desa lebih baik lagi. Karena itu ujung tombak pelayanan kependudukan. Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan. Aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online," pungkas Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
