Sidoarjo (republikjatim.com) - Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Heru Susilo bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II membuka kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu yang diselenggarakan di Aula KPP Pratama Bangkalan.
Acara ini dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, RH Imron Amin, Plt Bupati Bangkalan Mohni, Ikatan Pengusaha Muslimah Bangkalan, perwakilan Wajib Pajak di sektor emas, properti, perikanan dan tambak. Selain itu juga dihadiri pengurus dan santri dari Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan, Senin (14/08/2023).
Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu mengangkat materi Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP ILAP dan Business Development Service. Kegiatan ini menjadi wujud sinergitas Kemenkeu Satu dengan Komisi XI DPR RI dan pemerintah daerah.
Kepala KPP Pratama Bangkalan, Riana Budiyanti mengatakan para santri yang membutuhkan keahlian soal pembukuan umum, bisa kontak KPP Bangkalan. Pihaknya bakal dengan senang hati untuk sharing atau bisa juga soal pelatihan cara membuat kemasan dan juga terkait prosedur sertifikasi halal sekaligus bisa didiskusikan.
"Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis data perpajakan (PSIAP), sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti," ujar Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti kepada republikjatim.com, Senin (14/08/2023).
Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Jatim II, Heru Susilo. Pelayanan itu, kata Heru bertujuan untuk mendukung optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.
"Diharapkan dengan adanya PSIAP akan mengikuti perkembangan dunia digital terkini dan menunjang kerja serta konektivitas layanan untuk wajib pajak," katanya.
Senada dengan Riana sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI, RH Imron Amin berharap ke depan pesantren dapat bekerjasama dengan pemerintah. Agar hasilnya bisa membuat para santri bisa melek terhadap bisnis dan perkembangan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Termasuk berbicara soal UMKM, santriawan dan santriwati tidak bingung cara pengemasan produk, cara memfoto dan memposting produk agar terlihat cantik serta menarik minat orang untuk membeli produk para santri," ungkap Imron.
Sementara Plt Bupati Bangkalan Mohni berharap kegiatan ini ke depan sesuai program yang sudah dijalankannya. Yakni akni mencetak entrepreneur dari pondok pesantren untuk menjadi pengusaha yang sukses.
"Kami mohon bantuan dari petugas KPP agar santriawan dan santriwati memiliki dasar utamanya soal menjalankan bisnis," tandasnya.
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi. Yakni sesi pertama materi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP Instansi mulai Lembaga, Asosiasi dan pihak lain (ILAP) yang diisi Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Bangkalan Ikaring Tyas Aseaningrum. Kemudian sesi kedua diisi tanya jawab dengan anggota Komisi XI DPR RI Imron Amin, Plt Bupati Bangkalan Mohni, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Heru Susilo, dan Kepala Kantor KPP Pratama Bangkalan Riana Budiyanti. Pada sesi terakhir, sebelum foto bersama diisi materi terkait kiat Membuat Foto Produk Menjadi Lebih Menarik yang diisi Radityo Angga Primantoko pegiat fotografi sekaligus Account Representative KPP Pratama Bangkalan.
Setelah kegiatan di Aula KPP Pratama Bangkalan berakhir para tamu undangan berbelanja di Bazar UMKM yang diisi UMKM binaan KPP Pratama Bangkalan yang terselenggara di area parkir KPP Pratama Bangkalan. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait perpajakan terkhusus terkait beda pajak pusat dengan pajak daerah, pemutakhiran NPWP ILAP, meningkatnya kemampuan santriawan dan santriwati terkait foto produk dan semakin bersinerginya antara Kementerian Keuangan dengan para stakeholder. Hel/Waw
Editor : Redaksi
