Sidoarjo (republikjatim.com) - Ombudsman RI memberikan Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OPPP) Tahun 2022 kepada pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur. Dari 38 daerah di Jatim ada 14 daerah yang mendapat opini zona hijau.
Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian opini pelayanan publik zona hijau dengan nilai tertinggi kedua se Jatim. Nilai kualitas pelayanan publik Sidoarjo yakni 84,46.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menyambut baik hasil OPPP yang diberikan Ombudsman RI itu. Menurut Gus Muhdlor, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo untuk mempertahankan kualitas pelayanan publiknya yang tahun ini mendapat opini zona hijau.
"Selain itu, penilaian dari Ombudsman akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur yang telah memberi opini pengawasan kinerja pelayanan publik Pemkab Sidoarjo dengan predikat zona hijau," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Kamis (30/03/2023).
Predikat zona hijau yang diberikan Ombudsman kepada Pemkab Sidoarjo pada Senin 20 Maret 2023 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur itu, tidak lantas membuat Pemkab Sidoarjo berhenti melakukan inovasi. Kualitas pelayanan publik di Kota Udang ini akan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi digital.
"Kita tidak boleh stag atau berhenti berinovasi. Meski Sidoarjo mendapat nilai tertinggi kedua se Jatim. Upgrading pelayanan public terus jalan. Contohnya, kita punya layanan digital Sipraja yang terus diupdate sampai versi 3.0," imbuh Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Aplikasi layanan online untuk masyarakat Sidoarjo ini, kata Gus Muhdlor oleh Pemkab Sidoarjo bakal terus diperbarui dengan menambah jumlah layanan yang bisa diakses masyarakat secara online.
"Semua akan terus diupgrade disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang ada di lapangan," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin menyampaikan dari 38 daerah di Jawa Timur tidak ada yang memperoleh opini zona merah. Perbaikan pelayanan publik di Jawa Timur tahun ini menurutnya meningkat tajam. Tahun 2021, daerah di Jatim yang masuk zona hijau ada 9 daerah dan tahun 2022 naik menjadi 14 daerah, sisanya zona kuning.
"Peningkatan pelayanan publik ini disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk berubah lebih baik. Tentu saja, tren positif ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur," ungkap Agus Muttaqin.
Ke 14 daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini zona hijau itu diantaranya, Pemkab Ngawi mendapatkan skor tertinggi yaitu 85,36. Selanjutnya, Pemkab Sidoarjo (84,46), Pemkab Kediri (84,15), Pemkot Probolinggo (82,33), Pemkab Banyuwangi (82,01), Pemkab Probolinggo (81,83), Pemkot Blitar (81,66), Pemkot Surabaya (81,10), Pemkab Tuban (81,33), Pemkab Jember (81,08), Pemkab Ponorogo (80,95), Pemkab Lumajang (80,15), Pemkab Pasuruan (78,83) dan Pemkab Trenggalek (78,49). Hel/Waw
Editor : Redaksi
