Surabaya (republikjatim.com) - Kepala Biro (Karo) Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ida Asep Somara mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satu indikatornya jumlah Satuan Kerja (Satker) yang meraih predikat WBK/ WBBM dari KemenPAN-RB.
Dari target nasional 30 persen Satker harus meraih predikat WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Jatim telah mencapai 32,5 persen. Jumlah itu sudah melebihi target.
"Meskipun Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sudah melebihi target nasional, kami berharap para kepala Satker sebagai top leader di UPT agar tetap menggerakkan jajarannya," ujar Ida Asep Somara kepada republikjatim.com, Selasa (14/03/2023).
Ida Asep meminta agar kepala UPT tidak terjebak dalam kontestasi pembangunan Zona Integritas saja. Tetapi, Reformasi Birokrasi menurutnya, harus dilaksanakan sesuai hakekatnya dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan.
"Jangan membangun Zona Integritas hanya untuk kontestasi. Agar ketika mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kita tidak cepat puas," imbuh Ida Asep saat memberi penguatan kinerja reformasi birokrasi kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim kemarin.
Baca juga: Rumah Literasi Digital Genjot Pelatihan Produksi Video Viral AI Tanpa Kamera Mahal
Ketika UPT Lapas, Rutan atau Imigrasi dan UPT lain sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM, lanjut Ida Asep, maka harus menjadi dasar/standar pelayanan. Hal ini harus ditingkatkan secara berkesinambungan.
"Sehingga proses reformasi birokrasinya bisa berlanjut dan pelayanan yang kita berikan dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Ketua YJI Sidoarjo Ajak Galakkan Senam Jaga Jantung Sehat Bagi Kalangan Perempuan dan Lansia
Sementara Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari mengajak jajaran untuk membumikan reformasi birokrasi tematik. Salah satu kuncinya, dengan menggelar pembinaan hingga level bawah. Selain itu, Imam juga mengajak jajarannya agar berani membuat terobosan kinerja dan tidak terjebak zona nyaman.
"Kinerja bukan hanya diukur dari aspek yang selama ini ada. Tetapi juga soal bagaimana kita bisa menarik investasi dan mengentaskan kemiskinan," pungkasnya. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi