Sidoarjo (republikjatim.com) - Rombongan anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI mengapresiasi pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) di JL Raya Lingkar Timur, Sidoarjo, Jumat (28/05/2021).
Dalam kunjungan itu, rombongan melihat satu persatu pelayanan yang ada di MPP Sidoarjo. Yakni mulai pelayanan Kependudukan, Perizinan dan Pelayanan satu atap, perpanjangan SIM hingga ke pelayanan keimigrasian.
Dalam berdialog dengan petugas unit pelayanan itu, anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI didampingi Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Usai mengunjungi pelayanan di MPP, rombongan 15 anggota Komisi II DPR RI langsung menggelar rapat evaluasi bersama Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
"Dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke MPP Sidoarjo ini, kami ingin melihat langsung kinerja Pemkab Sidoarjo dalam memberikan pelayanan ke masyarakat," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Jumat (28/05/2021).
Doli yang juga politisi Partai Golkar ini menilai konsep pelayanan publik satu pintu itu menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan layanan administrasi atau lainnya. Baginya, setiap pemerintah daerah harus memudahkan setiap pelayanan publik untuk masyarakat itu.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
"MPP Sidoarjo ini menjadi pioner untuk pelayanan publik di Indonesia. Tetapi saya mengingatkan agar Sidoarjo tidak berpuas diri. Karena masih ada beberapa poin pelayanan yang harus ditingkatkan lagi agar bisa dirasakan masyarakat umum," pintahnya.
Doli menegaskan berdasarkan data yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan laporan tertinggi masalah mal administrasi pelayanan publiknya. Akan tetapi, masih ada dua persepektif menyikapinya. Karena bisa saja masyarakat di Jawa Timur melek teknologi dalam mengadukan pelayanan kepada Ombudsman perwakilan Jawa Timur.
"Kami memprediksi itu bisa jadi karena memang masih banyak mal administrasi. Makanya, semua pemerintah daerah harus terus berbenah dalam meningkatkan nilai pelayanan publik untuk masyarakatnya," tegasnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengaku bakal siap memperbaiki peningkatan pelayanan publik di Sidoarjo. Harapannya bisa menyajikan pelayanan yang lebih prima untuk masyarakat.
"Kami mengevaluasi secara keseluruhan pelayanan di Sidoarjo sudah mulai membaik. Kalau memang masih ada hal yang perlu diperbaiki, termasuk berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, pihaknya siap memperbaikinya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi