Sidoarjo (republikjatim.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sidoarjo bakal menyiapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk pendampingan masyarakat Sidoarjo. Rencana LBH itu bakal dipusatkan di kantor baru DPD MKGR Sidoarjo di Dusun Tebel Timur, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.
"Usai pelantikan hari ini, kami bakal menyiapkan LBH itu. Karena kantor dan personilnya sudah siap. Anggota MKGR banyak yang pengacara atau Penasehat Hukum (PH) dan banyak pula yang notaris," terang Ketua DPD MKGR Sidoarjo, Hadi Subiyanto kepada republikjatim.com, Rabu (30/10/2019) petang, usai Musyawarah Daerah dan Pelantikan DPD MKGR Sidoarjo periode 2019 - 2024.
Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Hadi ini menguraikan LBH itu bakal bersentuhan langsung dengan masyarakat yang didampingi. Hal itu sesuai dengan visi dan misi maupun AD/ART MKGR. Hal itu berbeda dengan dua organisasi lainnya yang juga sebagai organisasi pendiri Partai Golkar. Yakni Kosgoro yang bergerak di bidang koperasi dan Soksi yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.
"Advokasi masyarakat yang belum banyak mengerti hukum itu penting. Agar masyarakat mengetahui haknya di mata hukum," tegas mantan anggota Komisi B DPRD Sidoarjo periode 2014 - 2019 ini.
Sementara itu, Ketua DPD MKGR Jatim, Ilyas Indra meminta usai pelantikan para pengurus dan anggota DPD MKGR Sidoarjo harus bekerja dan berdampingan dengan masyarakat Sidoarjo. Bahkan diharuskan menghadirkan MKGR di 353 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo.
"Kedekatan dengan masyarakat itu penting agar bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi