Jakarta (republikjatim.com) - Geliat transaksi digital masyarakat terus memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital berhasil menyentuh angka fantastis yakni Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026 kemarin.
Capaian jumbo itu, dihimpun dari empat lini utama ekosistem digital. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce, transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech) serta pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan pergeseran pola konsumsi dan transaksi masyarakat ke arah digital menuntut otoritas pajak untuk bergerak lincah. DJP terus memutakhirkan sistem administrasi serta pengawasan. Hal ini, agar regulasi perpajakan tetap relevan dengan model bisnis modern.
"Perkembangan ekonomi digital perlu didukung ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. Kami berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus menciptakan keadilan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi," ujar Bimo Wijayanto.
Dari total Rp 60,1 triliun yang terkumpul, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE menjadi tulang punggung utama dengan menyumbang lebih dari tiga perempat total penerimaan. Berikut rincian perolehan dari keempat sektor hingga akhir Oktober 2026 kemarin.
Baca juga: Sidak Betonisasi Tambak Cemandi Sedati, Bupati Subandi Warning Kontraktor Nakal Jelang Proyek 2027
1. PPN PMSE (Rp 46,36 triliun), terkumpul dari 249 pelaku usaha yang telah memungut dan menyetor pajak (dari total 280 perusahaan yang ditunjuk DJP). Tren setorannya terus menanjak tajam sejak 2020 (Rp 731,4 miliar),hingga mencatatkan rekor baru sebesar Rp 10,69 triliun hanya dalam periode Januari–Oktober 2026.
2. Pajak SIPP (Rp 6,02 triliun) berasal dari PPN sebesar Rp 5,57 triliun dan PPh Pasal 22 senilai Rp 453,71 miliar. Sepanjang 10 bulan pertama di tahun 2026, sektor ini menyumbang Rp 1,95 triliun.
3. Pajak Fintech (Rp 5,5 triliun) dihimpun dari PPN dalam negeri (Rp 3,24 triliun), PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman dalam negeri (Rp1,53 triliun) serta PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman luar negeri (Rp 728,28 miliar). Kontribusi Januari - Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 1,09 triliun.
4. Pajak Aset Kripto (Rp 2,23 triliun) terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp 881,82 miliar, dengan sumbangan sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai Rp 341,61 miliar.
"Melalui penguatan infrastruktur digital dan mekanisme pemungutan yang semakin terintegrasi, DJP optimistis penerimaan dari ekonomi digital akan terus bertumbuh positif hingga tutup Tahun 2026," pungkasnya. Rit/Waw
Editor : Redaksi