Dorong Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilu 2029, Bupati Subandi Resmikan Pojok Pengawasan dan Podcast Bawaslu Sidoarjo

republikjatim.com
RESMIKAN - Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Ketua Bawaslu Agung Nugraha meresmikan ruang Pojok Pengawasan sekaligus meluncurkan program Podcast Warung Demokrasi, Kamis (19/11/2026) pagi.

Sidoarjo (republikjatim.com) - Upaya mengawal demokrasi yang bersih dan inklusif di Kabupaten Sidoarjo terus diperkuat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo resmi menghadirkan ruang Pojok Pengawasan sekaligus meluncurkan program Podcast Warung Demokrasi, Kamis (19/11/2026) pagi.

​Fasilitas yang berlokasi tepat di samping kantor Bawaslu Sidoarjo ini, diresmikan langsung Bupati Sidoarjo, Subandi. Kehadiran dua terobosan ini, dirancang untuk membuka keran partisipasi publik seluas-luasnya dalam mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo Buka 115 Formasi BLUD Puskesmas Gratis, Butuh 80 Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan

​Pojok Pengawasan tidak hanya difungsikan sebagai posko pelaporan dugaan pelanggaran pemilu saja. Akan tetapi, juga disulap menjadi pusat edukasi, kajian, diskusi dan konsultasi kepemiluan bagi warga. Sementara Podcast Warung Demokrasi hadir di ruang digital untuk mengemas literasi politik secara santai, membumi dan mudah dipahami berbagai kalangan.

​Bupati Subandi menyambut antusias inovasi itu. Menurutnya, pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

​"Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, tapi bisa menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi. Alhamdulillah, dengan adanya podcast ini, akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan Bawaslu rumah kita bersama," ujar Subandi.

​Usai peresmian, Bupati Subandi dan Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha langsung berdialog dalam episode perdana Podcast Warung Demokrasi. Diskusi menyoroti penguatan demokrasi inklusif, khususnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kebijakan pemenuhan hak ekonomi dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

​"Secara regulasi, berbagai kebijakan inklusif sebenarnya sudah tersedia. Tapi, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi di lapangan pasca-aturan itu diterbitkan," ungkap Agung Nugraha.

Baca juga: Kasus Jual Beli TKD Damarsi Jadi Rumah Kos di Tahap Akhir, Penyidik Kejari Sidoarjo Bakal Minta Saksi Ahli Hukum Unair

​Selain isu inklusivitas, Agung juga memetakan tantangan besar demokrasi menjelang kontestasi elektoral 2029, terutama dalam merangkul generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha. Dari rangkaian program edukasi seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). 

"Para pelajar dan mahasiswa Sidoarjo itu sebenarnya sudah memiliki bekal pemahaman dasar tentang hak konstitusional mereka," tegasnya.

​Meski demikian, derasnya arus informasi digital kerap membuat anak muda terpapar informasi yang terpotong maupun framing yang keliru.

Baca juga: 1.432 Siswa Senam Bareng di SMAN 4 Sidoarjo, Mendikdasmen Ajak Kurangi Gawai dan Jaga Kerukunan Antar Pelajar

​"Pekerjaan Rumah (PR) ke depan diproses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama. Yakni kalau tidak hasut, ya suap. Sehingga hoaks dan politik uang itu, memang masih menjadi persoalan utama yang akan kita hadapi," tegas Agung.

​Sementara untuk membendung ancaman hoaks dan praktik politik uang itu, Bawaslu Sidoarjo berkomitmen memperluas jaringan kolaborasi lintas sektor. Ke depan, Bawaslu akan menggandeng pemerintah daerah, partai politik, hingga aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.

"Hal itu, agar edukasi kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara lebih masif dan merata," tandasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru