Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah tantangan pengurangan dana Transfer Kas Daerah (TKD) dari pusat. Melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR), pemkab resmi memberlakukan mekanisme satu pintu dalam penyaluran dan pelaporan bantuan dari dunia usaha.
Langkah ini, dibahas dalam audiensi yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, Subandi bersama jajaran pejabat daerah, pimpinan BUMN, BUMD hingga perwakilan perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan di tengah keterbatasan APBD, optimalisasi potensi dari sekitar 6.000 perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo menjadi solusi penting. Dana alternatif ini, diharapkan mampu menjaga agar program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
"Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan hingga sektor pendidikan," ujar Subandi.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Bupati Subandi juga secara khusus menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Sidoarjo. Tingginya angka pengangguran dinilai harus segera diatasi melalui kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha. Salah satunya, dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
"Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapat kesempatan bekerja di daerahnya sendiri," tegasnya.
Baca juga: Luruskan Tuduhan Proyek Paving Rp 352 Juta, Kades dan Warga Tanggul Wonoayu Buka Suara
Agar program tepat sasaran dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Subandi mengusulkan skema pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan perusahaan. Yakni dengan komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema ini, nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak melalui koordinasi terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA).
"Saya titip, dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya," pintanya.
Sementara Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti menyambut baik penguatan sinergi ini. Ia menegaskan forum tersebut dibentuk untuk mendorong tata kelola CSR yang lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kami berharap sinergi dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif. Sehingga, program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan saja. Akan tetapi, juga menjadi bagian dari upaya nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi