Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi bergerak cepat merespons insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo l. Bersama jajaran Forkopimda, orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo ini, turun langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi ponpes hingga sejumlah rumah sakit rujukan, Selasa (01/09/2026) malam.
Turut mendampingi dalam sidak itu, Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo.
Setelah mengecek kondisi lingkungan Ponpes, rombongan bertolak menyisir ruang perawatan di RS Delta Surya, RS Siti Hajar hingga RSUD RT Notopuro Sidoarjo untuk memastikan seluruh santri mendapatkan penanganan medis secara intensif.
Di RSUD RT Notopuro, Bupati Subandi secara tegas membantah narasi dan simpang siur informasi di media sosial yang menyebutkan adanya korban jiwa dalam musibah keracunan massal santri ini.
"Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik. Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di beberapa rumah sakit," ujar Bupati Subandi.
Berdasarkan data sementara malam itu, RSUD RT Notopuro merawat sekitar 300 lebih santri, sementara lebih dari 58 santri lainnya ditangani di RS Siti Hajar serta lima rumah sakit lainnya.
"Penanganan cepat tim medis membuat kondisi para santri berangsur membaik dan sebagian sudah diperbolehkan pulang," imbuhnya.
Bupati Subandi juga menyapa dan menenangkan para wali santri agar tidak panik.
"Saya mengimbau para wali santri semuanya, tidak usah ada kekhawatiran. Kami sebagai pimpinan daerah sudah memaksimalkan penanganan. Insya Allah semua santri akan sembuh," tuturnya.
Tidak berhenti pada penanganan medis, Bupati Subandi menginstruksikan langkah hukum dan administratif lanjutannya. Pemkab Sidoarjo menjadwalkan pemanggilan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo.
Langkah ini diambil untuk mengusut tuntas rantai pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi pemantik keracunan massal ratusan santri itu.
"Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Kalau nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan makanan dari program MBG, tentu akan segera kami tindak lanjuti," tandas Subandi.
Sementara pemeriksaan komprehensif akan mencakup standardisasi pengolahan bahan baku, kebersihan penyajian hingga legalitas perizinan operasional dapur penyedia MBG.
"Pemkab Sidoarjo berkomitmen mengawal kasus ini hingga kondisi seluruh santri pulih total dan kepastian keamanan pangan terjamin," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi