Sidoarjo (republikjatim.com) - Isu miring mengenai adanya "tangan tersembunyi" atau intervensi pihak ketiga dalam roda Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akhirnya terjawab. Politisi senior sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Sidoarjo, H Rahmat Muhajirin (RM), secara tegas menepis anggapan dirinya mencampuri kebijakan pasangan Bupati H Subandi dan Wakil Bupati Hj Mimik Idayana itu.
​Pernyataan itu, disampaikan RM dalam suasana hangat acara buka puasa bersama sekitar 85 awak media di Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Jumat (13/03/2026) sore.
​Mantan Anggota Komisi III DPR-RI ini mengklarifikasi keterlibatannya selama ini bukanlah bentuk campur tangan urusan teknis. Melainkan wujud tanggung jawab moral dan politik dari Partai Gerindra sebagai partai pengusung.
"Partai Gerindra sebagai pengusung utama kami punya tanggung jawab. Jadi ini bukan soal intervensi, tetapi sebagai proteksi hukum. Pasangan Subandi-Mimik adalah representasi Partai Gerindra. Saya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat pemilih dan partai untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai visi dan misi," tegas Rahmat Muhajirin di hadapan kru media.
Karena itu, berbekal pengalaman di Komisi II dan III DPR RI, RM menyoroti kebijakan yang dinilai berisiko menabrak sejumlah peraturan. Ia mengaku hanya ingin memastikan struktur tata kelola pemerintahan tetap kokoh dan sesuai regulasi yang ada.
"Saya tidak ingin sejarah kelam para pemimpin Sidoarjo sebelumnya kembali terulang. Saya tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati kita tersandung kasus hukum lagi. Kritik dan masukan yang saya berikan sebagai bentuk proteksi agar kepemimpinan ini, tetap berada di jalur hukum yang benar," ungkap RM.
Sementara itu, melalui pertemuan ini RM berharap media dapat menjadi jembatan informasi yang objektif kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap masukan yang diberikan semata-mata demi kebaikan tata kelola pemerintahan di Sidoarjo.
"Kami hanya berharap agar semua terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan dan yang akan datang. Makanya banyak Peraturan Bupati (Perbup) yang berlawanan dengan berbagai peraturan di atasnya misalnya Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Presiden (Perpres) juga harus dievaluasi dan diperbaiki. Karena faktanya banyak Perbup yang berlawanan dengan peraturan di atasnya," ungkapnya.
Sementara acara buka bersama ini ditutup dengan diskusi santai, mempertegas sinergi antara tokoh politik, pemerintah dan awak media dalam membangun Sidoarjo yang lebih baik dan transparan dalam setiap langka membangun Sidoarjo. Hel/Waw
Editor : Redaksi