Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo berkomitmen penuh dalam mensukseskan program prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo sebagai langkah nyata dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu, ditegaskan Bupati Sidoarjo, Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, Camat serta Kepala Desa (Kades) di ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/01/2026).
Dalam arahannya, Subandi mengatakan program KDKMP menjadi atensi langsung dari Presiden. Ia menegaskan sebagai pimpinan daerah, target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif hingga pemerintah desa.
"Kami menginstruksikan para Camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis. Kami menekankan agar berbagai kendala di lapangan, khususnya desa yang
belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh," ujar Subandi.
Selain itu, Subandi juga meminta agar data pada portal diperbarui minimal tiga hari sekali. Selain itu, para Camat diminta melaporkan secara berkala progres serta kendala yang dihadapi desa, sekaligus segera dicarikan solusi bersama jika ditemukan hambatan.
"Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi kondisi itu, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat," ungkapnya.
Baca juga: Sidak Alun - Alun Sidoarjo, Wabup Mimik Idayana Usulkan UMKM Boleh Berjualan Asal Tertata dan Tertib
Subandi menjelaskan Pemkab Sidoarjo menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan dapat
segera diselesaikan.
"Selain fokus pada KDKMP, kami juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga saat ini, Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," tegasnya.
Menurut Subandi, kepastian hukum terkait tata ruang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo. Tanpa kejelasan RDTR, para investor dinilai akan ragu untuk menanamkan modal.
"Kami berencana untuk langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya untuk
mengawal persoalan LP2B itu. Langkah itu dilakukan agar arah peruntukan
wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat," paparnya.
Sementara mengakhiri arahannya, Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.
"Kami memastikan dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat diwujudkan," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi