Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo meraih Predikat Informatif pada Awarding Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2025 yang digelar di Hotel Aston Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025). Penghargaan ini menjadi bukti peningkatan kualitas layanan publik dan komitmen daerah terhadap keterbukaan informasi.
Selain capaian kabupaten, Pemerintah Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu yang juga mencatat prestasi dengan memperoleh predikat Menuju Informatif untuk kategori pemerintah desa. Keberhasilan desa ini, menegaskan upaya transparansi tidak hanya berjalan di tingkat kabupaten saja. Akan tetapi, juga merambah ke pemerintahan paling bawah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
"Komitmen transparansi pemimpin daerah menjadi sangat penting sebagai wujud akuntabilitas kepada publik," ujarnya.
Berdasarkan hasil penilaian, Sidoarjo dinilai unggul dalam penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyediaan akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Layanan yang responsif dan terstruktur itu, menjadi faktor penentu dalam penilaian.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh OPD dan PPID, serta bukti bahwa pemerintah daerah serius meningkatkan kualitas layanan publik," kata Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo, Ari Sadewo.
Penghargaan itu, juga dipandang sebagai dorongan bagi beberapa desa lain untuk memperkuat tata kelola informasi. Dengan meningkatnya akses dan kualitas informasi publik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelayanan publik ikut tumbuh.
"Harapannya, tata kelola pemerintahan menjadi lebih partisipatif dan berdaya guna," tegasnya.
Sementara prestasi Sidoarjo pada ajang provinsi ini menegaskan keterbukaan informasi telah menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi.
"Termasuk, peningkatan pelayanan publik di daerah," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi