Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi secara resmi membuka acara Rapat Kerja (Raker) Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo periode 2024 - 2029 yang digelar di Pendopo, Sidoarjo, Sabtu (25/10/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Rizza Ali Faizin, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo Mulyono Wijayanto, Direktur Bank Delta Artha Sidoarjo, Kepala Kantor Cabang BPJS Sidoarjo, Ketua PKDI Sidoarjo dan Ketua PPDI Sidoarjo.
Baca juga: BPPD Pemkab Sidoarjo Berlakukan Pembebasan Denda Pajak Daerah Mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026
Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara itu. Baginya, kegiatan ini, sebagai forum strategis untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa.
"Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, tapi menjadi wadah penting bagi BPD dalam memastikan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel," ujar Subandi membuka acara Raker itu.
Subandi menegaskan, BPD memiliki peran penting sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah desa. Ia berharap, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas saja. Akan tetapi, juga mitra aktif dalam merancang pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kita ingin tidak ada lagi usulan desa yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Aspirasi masyarakat harus benar-benar tersampaikan dan sejalan dengan kebijakan nasional hingga daerah," pinta Subandi yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Selain membahas arah pembangunan desa, Subandi juga menyampaikan pentingnya tata kelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang transparan dan profesional.
"Kami pastikan seluruh proses mutasi dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai peraturan dan berdasarkan kinerja," kata mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Sedangkan soal mensejahterakan anggota BPD, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperjuangkan peningkatan jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk, manfaat bagi ahli waris kalau terjadi musibah," ungkapnya.
Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo, Mulyono Wijayanto menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi para anggota BPD. Hal ini, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan serta perumusan kebijakan desa secara profesional dan sesuai regulasi.
"Kami mengapresiasi Bupati Sidoarjo atas dukungan dan perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD, termasuk melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan kebijakan tunjangan itu," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Subandi turut memaparkan sejumlah program prioritas Pemkab Sidoarjo seperti penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih hingga rencana Sekolah Rakyat di Tulangan.
"BPD dan Kepala Desa (Kades) harus kompak. Ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan di desa. Kami berharap Raker Paguyuban BPD Sidoarjo ini bisa menghasilkan langkah konkret memperkuat sinergi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," pungkas Subandi. Ary/Waw
Editor : Redaksi