Serahkan LKPD Tahun 2023, Bupati Sidoarjo Targetkan Kembali Raih Opini WTP ke Sebelas

republikjatim.com
LKPD - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 Pemkab Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (05/03/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (05/03/2024). Penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan serentak bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Termasuk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Dalam kesempatan itu dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit yang didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi.

Baca juga: Jaga Akar Tradisi, Guntur dan Warih Andono Bersama Para Budayawan Kolaborasi Nguri-Uri Budaya Sidoarjo

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan begitu, akan menjadi capaian yang ke 11 kali berturut-turut sejak disandang Tahun 2013 lalu. Gus Muhdlor bersyukur jika untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP.

"Capaian WTP itu, menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini akan menjadi bukti, Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Selasa (05/03/2024).

Baca juga: Selangkah Isi Kursi Top Manajemen, 9 Calon Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo Siap-Siap Wawancara Akhir

Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Alasannya, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain kata Gus Muhdlor, setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi.

"Untuk itu, kami akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo ini harus dapat terus dipertahankan," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Baca juga: Tanamkan Karakter Sadar Pajak Sejak Dini, Kanwil DJP Jatim II Gandeng 15 SMP di Sidoarjo

Bagi Gus Muhdlor, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP menjadi bukti, APBD Kabupaten Sidoarjo dikelola secara bijak.

"Bahkan dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan dalam setiap realisasinya," pungkas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru