Sidoarjo (republikjatim.com) - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (05/03/2024). Penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan serentak bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Termasuk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Dalam kesempatan itu dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit yang didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan begitu, akan menjadi capaian yang ke 11 kali berturut-turut sejak disandang Tahun 2013 lalu. Gus Muhdlor bersyukur jika untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP.
"Capaian WTP itu, menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini akan menjadi bukti, Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Selasa (05/03/2024).
Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Alasannya, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain kata Gus Muhdlor, setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi.
"Untuk itu, kami akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo ini harus dapat terus dipertahankan," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Bagi Gus Muhdlor, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP menjadi bukti, APBD Kabupaten Sidoarjo dikelola secara bijak.
"Bahkan dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan dalam setiap realisasinya," pungkas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi