Sidoarjo (republikjatim.com) - Perhatian Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS - Taufiq) terhadap penanganan persoalan sampah menjadi salah satu prioritas Paslon nomor urut 1. Salah satu upayanya dengan memaksimalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan bakal menambah TPST di setiap kecamatan.
"Saya sudah melihat sejumlah TPST. Saat ini, jumlah TPST di Sidoarjo sangat minim. Hanya ada lima TPST dari 18 kecamatan di Sidoarjo. Kami akan perbanyak TPST itu. Minimal satu kecamatan memiliki satu TPST," ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat meninjau TPST Bhakti Bumi II di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Sabtu (31/10/2020).
Bagi mantan anggota DPR RI ini, dengan keberadaan TPST yang terbatas, membuat satu TPST melayani beberapa wilayah kecamatan. Hal ini menjadi beban bagi TPST itu. Contohnya TPST di Desa Banjarbendo yang ditinjau BHS. Saat datang ke TPST ini, BHS melihat antrian sejumlah gerobak bermuatan sampah.
"Karena terlalu banyak volume sampah yang harus diolah TPST ini membuat mesin conveyor (pemilah sampah) harus memilah dalam sehari mengolah semua sampah yang datang. Kalau perlu, harus ditambah dua conveyor lagi agar pemilahannya maksinal," imbuh Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini.
Tidak hanya itu, kata Cabup nomor urut 1 ini, di setiap TPST harus didukung operasional truk sampah yang memadai. Berdasarkan informasi petugas TPST di Banjarbendo, BHS menerima informasi jika truk sampah hanya beroperasi dua trip. Bagi BHS hal ini masih sangat kurang.
"Seharusnya truk sampah bekerja 24 jam. Nanti sopirnya bisa dengan sistem shift. Untuk meringankan beban kerja TPST, nanti pemkab bakal secara massif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga terkait pemilahan sampah. Jadi proses pemilahan sampah dimulai mandiri dari warga. Mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang nggak bisa didaur ulang," tegas pengusaha transportasi sukses ini.
Karena itu, BHS meyakini, sampah yang dihasilkan masyarakat masih ada yang bisa digunakan untuk pupuk, pakan ternak hingga dijadikan barang kerajinan tangan. Dirinya meyakini sampah yang tidak bisa dipakai lagi, tidak lebih dari 20 persen. Sisanya masih bisa dimanfaatkan.
"Kami berharap persoalan sampah tidak dijadikan sebuah beban. Tapi justru dijadikan sebuah peluang. Sehingga bakal mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah. Ini akan jadi prioritas karena menyangkut masalah lingkungan," urainya.
Sementara BHS menegaskan penanganan sampah harus lebih baik dari Surabaya. Pihaknya ingin persoalan sampah ditangani dinas terkait secara maksimal. Bahkan sosok yang menjadi kepala dinas yang menangani sampah, diharapkan yang mengerti betul dan menguasai persoalan sampah. Apalagi, pengelolaan TPST juga bisa ditangani oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau bisa juga dikelola beberapa Rukun Warga (RW), yang berminat menangani pengolahan sampah.
"Untuk modal, nanti bisa diajukan ke pemkab, misalnya untuk pembelian mesin conveyor. Dengan menangani TPST, BUMDes diharapkan bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan itu dikembalikan lagi ke warga dengan bentuk mengurangi besaran retribusi (iuran) sampah warga, termasuk berlaku untuk retribusi sampah bagi pedagang pasar," pungkas Cabup yang didampingi, M Taufiqulbar ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
