Sidoarjo (republikjatim.com) - Paska diperebutkan tiga calon, rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akhirnya secara resmi menjatuhkan rekomendasinya kepada pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Bambang Haryo Soekartono (BHS) dan M Taufiqulbar. Penyerahan rekomendasi dan Formulir B-1 KWK itu diserahkan langsung oleh Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa Noer di Kantor DPW PPP Jatim didampingi Ketua DPC PPP Sidoarjo, Zuman Malaka.
Dengan penyerahan itu, maka secara resmi PPP bakal mengusung Paslon BHS dan M Taufiqulbar dalam Pilkada Sidoarjo 9 Desember 2020 mendatang. Dengan demikian, Paslon BHS sudah mengantongi 11 kursi dukungan di DPRD Sidoarjo dari jumlah minimal dukungan 10 kursi untuk maju dalam Pilkada Serentak itu.
Sebelumnya pasangan BHS-Taufiq mendapatkan rekomendasi dari 4 partai. Diantaranya Partai Golkar (4 Kursi) PKS (4 Kursi) Partai Demokrat (2 Kursi) dan PPP (1 Kursi) di legislatif Sidoarjo.
"Pasangan Pak BHS dan Taufiq tidak hanya menerima rekomendasi dari DPP PPP, tapi juga sudah mengantongi Formulir B-1 KWK. Itu resmi diberikan DPP PPP kepada BHSdan Taufiq," ujar Ketua DPC PPP Sidoarjo, Zuman Malaka seusai menghadiri penyerahan rekom di Kantor DPW PPP Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (01/09/2020) malam.
Diketahui sebelumnya, sebelum rekomendasi jatuh ke BHS dan Taufiq, dinamika politik ditubuh DPC PPP Sidoarjo sangat dinamis. Meski hanya memiliki satu kursi di DPRD Sidoarjo, PPP menjadi rebutan dari 3 calon yang maju sebagai Bupati Sidoarjo. Yakni M Bahrul Amiq, Kelana Aprilianto dan BHS.
Tercatat, awal Tahun 2020 lalu, DPC PPP Sidoarjo ikut deklarasi Bacabup M Bahrul Amig. Dalam deklarasi ini, partai berlogo Ka’bah itu bakal berkoalisi dengan PDI Perjuangan Sidoarjo.
Selain M Bahrul Amig, Kelana Aprilianto dan BHS juga ikut memburu rekom PPP itu. Ketiga Bacabup ini sempat beradu visi dan misi dalam Rapimcabsus DPC PPP Sidoarjo yang digelar awal bulan Juli 2020 lalu di Luminor Hotel Sidoarjo. Bahkan, setelah Rapimcab, akhir Juli kemarin, muncul kabar baru, PAC PPP Sidoarjo bulat mendukung M Bahrul Amig.
Ditanta soal dinamika itu, Zuman Malaka menilai semua kader DPC PPP Sidoarjo wajib mengawal dan memenangkan calon yang sudah mendapat rekomendasi DPP PPP.
"Seluruh kader PPP, apa pun keputusan DPP harus dikawal dan diamankan," katanya.
Bagi Zuman jika ada kader PPP yang membelot atau keluar dari jalur perjuangan mengamankan rekomendasi PPP, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya disesuaikan dengan aturan yang berlaku di internal partai.
"Kalau ada kader tidak sejalan dengan keputusan DPP PPP, maka akan ada sanksi tersendiri. Salah satu sanksinya adalah pemecatan sebagai kader maupun pengurus PPP," jelasnya.
Sementara itu, sebelum menerima rekomendasi itu, BHS dan M Taufiqulbar menandatangani pakta integritas dengan PPP.
"Kami siap menjelankan sembilan pakta integritas ini," tandas BHS. Hel/Waw
Editor : Redaksi
