Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo membengkak Rp 30,8 miliar. Hal ini lantaran Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 itu, harus menerapkan protokol kesehatan (protkes) saat pandemi Covid-19.
Besaran anggaran tambahan itu, selain untuk penambahan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga untuk rapid test bagi penyelenggara Pilkada Sidoarjo.
"Berdasarkan protkes, ada beberapa konsekuensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini. Sebelum adanya pandemi Covid-19, kami merencanakan 520-600 pemilih per TPS. Karena ada kewajiban menjaga jarak dan menghindari kerumunan, maka per-TPS jumlah pemilih maksimal 500 orang. Konsekuensinya jumlah TPS harus ditambah," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, M Iskak kepada republikjatim.com, Selasa (16/06/2020).
Lebih jauh, Iskak menjelaskan jika menerapkan Protkes maka ada tambahan 540 TPS dari sebelumnya yang hanya 2.988 TPS. Menurutnya dengan tambahan itu, maka total jumlahnya menjadi 3.528 TPS.
"Dengan tambahan 540 TPS baru ini, maka dibutuhkan tambahan anggaran Rp 6,8 miliar. Tambahan anggaran ini untuk kebutuhan honor petugas adhoc, logistik, pendirian TPS dan lain-lain," imbuhnya.
Perkiraannya, lanjut Iskak pendirian per TPS membutuhkan anggaran sekitar Rp 8,7 juta. Jumlah ini untuk honor petugas KPPS, sewa tenda, konsumsi dan lainnya. Bahkan tambahan anggaran Rp 6,8 miliar ini juga untuk honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
"Karena jumlah TPS bertambah maka otomatis jumlah PPDP juga bertambah," tegasnya didampingi komisioner KPU Sidoarjo Fauzan Adhim dan Sekretaris KPU Sidoarjo, Sulaiman.
Selain itu, lanjut Iskak KPU Sidoarjo juga menyiapkan usulan tambahan anggaran terkait fasilitas protkes. Mulai dari penyediaan masker, hand sanitizer hingga rapid test. Total anggaran yang diajukan senilai Rp 24 miliar. Anggaran ini dirancang saat belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) melalui surat KPU RI bernomor 488. Dalam juknis ini, ada pilihan, rapid test atau pemberian vitamin untuk para penyelenggara Pemilu.
"Kemarin, kami sudah mengajukan terkait protokol kesehatan (Protkes) ini kurang lebih Rp 24 miliar. Karena yang mau di-rapid test sekitar 31.000 orang penyelenggara. Tapi karena sekarang ada Juknis, akan dikomunikasikan lagi dengan pemerintah. Untuk tambahan anggaran Rp Rp 6,8 miliar akan dibiayai APBD melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Sedangkan tambahan anggaran yang Rp 24 miliar bakal diajukan ke APBN," urainya.
Sementara itu, engan usulan tambahan anggaran itu, maka anggaran Pilkada Sidoarjo membengkak Rp 30,8 miliar. Jika awalnya anggaran Pilkasa Sidoarjo disetujui Rp 75,9 miliar, maka jika usulan tambahan anggaran itu setujui sepenuhnya, maka Pilkada Sidoarjo ditaksir membutuhkan anggaran sekitar Rp 106,7 miliar.
"Semua tambahan anggaran itu, karena Pilkada nanti harus menerapkan Protkes Covid-19 itu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
