Sidoarjo (republikjatim.com) - Para pimpinan, fraksi dan Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (rakor), Senin (11/05/2020). Dalam rakor yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo, Usman di ruang Paripurna ini membahas tentang percepatan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang hingga kini belum ada kejelasan realisaai pembangunanya.
Padahal, DPRD Sidoarjo sudah memutuskan dalam paripurna beberapa bulan lalu, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat di Desa Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo itu menggunakan APBD Sidoarjo senilai Rp 120 miliar.
"Rapat ini untuk memperjelas sampai dimana pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Karena aggarannya sudah diputuskan menggunakan APBD. Tapi, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Makanya kami rapatkan agar semuanya jelas. Termasuk apa yang menghambat pembangunan RSUD Sidoarjo Barat," ujar Ketua DPRD Sidoarjo, Usman saat rapat di ruang Rapat Paripurna, Senin (11/05/2020).
Lebih jauh, politisi senior PKB ini memaparkan tahapan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat membutuhkan waktu cukup lama. Baik dari segi perencanaan, Fisibility Study (FS), Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Amdalalin hingga menunju proses lelangnya. Karena itu, harus dihitung semuanya. Karenanya dewan memacu lagi agar pembangunannya segera direalisasikan.
"Melalui koordinasi antara anggota dan antar fraksi ini, kami mendorong eksekutif (Pemkab Sidoarjo) untuk segera merealisasikan pembangunan RSUD Barat. Termasuk Mister X (Mr X) yang diduga menghambat pembangunan RSUD Barat harus ditunjukkan siapa orangnya agar tidak terjadi fitnah," tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno mengungkapkan saat hearing dengan Dinas Perkim CKTR kendala dari pembangunan RSUD Sidoarjo Barat adalah belum mendapatkan izin untuk mengadakan lelang. Baginya, yang menjadi misteri siapa yang tidak memberikan izin untuk lelang itu harus segera diungkapkan.
"Padahal Plt Bupati Sidoarjo pada beberapa waktu lalu saat silaturahmi dengan sejumlah fraksi dan pimpinan partai di DPRD Sidoarjo memastikan jika pembangunan RSUD Sidoarjo Barat dibangun Tahun 2020 ini," ungkapnya.
Begitu juga anggota Komisi C, Musauwimin. Menurut anggota Fraksi PAN ini fakta yang cukup mengejutkan adalah Plt Bupati Sidoarjo tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan semua pembangunan yang bersifar strategis. Karena itu, pihaknya meminta harus dicari faktor penyebab utama kendala pembangunan itu.
"Ini ada persoalan apa sebenarnya di Pemkab Sidoarjo. Kenapa pembangunan tak kunjung direalisasikan. Semua faktor yang menjadi kendala itu harus diungkap semua. Karena pembangunan RSUD Barat sarat dengan kepentingan. Padahal, sangat dibutuhkan warga Sidoarjo Barat," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan menegaskan jika lelang pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah dalam tahap pengajuan. Akan tetapi masih ada sejumlah kendala.
"Informasi yang kami terima Dinas Perkim sudah mengajukan lelang, tapi masih ada kendalanya. Itu harus diungkap semua," tandasnya.
Sementara itu, rencananya rapat pembangunan RSUD Sidoarjo Barat antara unsur pimpinan DPRD Sidoarjo bersama Komisi C akan dilanjutkan, Selasa (12/05/2020) besok. Yakni denhan menggundang Dinas Perkim CKTR, Bappeda, Dinas Perizinan, Kabag Hukum, Sekda dan Plt Bupati Sidoarjo untuk mengetahui secara detail alasan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat tak kunjung direalisasikan itu. Hel/Waw
Editor : Redaksi
