Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendapatkan sejumlah keluhan dari kalangan para petani asal Desa Terungwetan dan Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya soal sulitnya mendapatkan pupuk meski para petani sudah mengantongi Kartu Tani.
Padahal, kunjungan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini awalnya hanya memantu soal rencana realisasi pembangunan jalan penghubung antar kedua desa itu. Yakni jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 2,5 meter senilai Rp 600 juta dari program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Dalam acara itu, tidak hanya Bambang Haryo Soekartono dan para stafnya. Akan tetapi juga dihadiri perwakilan Kementerian PU Permukiman. Selain itu juga dihadiri Kades Terungwetan dan Kades Keboharan beserta para staf serta perwakilan warganya.
"Di desa kami para petani baru bisa panen raya sejak Tahun 2012 lalu. Tapi mengapa mau membeli pupuk susahnya minta ampun. Maunya pemerintah itu swasembada pangan, tapi kenapa petani susah mendapatkan pupuk. Tanpa kartu tani tak bisa beli pupuk. Kami sebagai petani justru merasa dipermainkan dengan adanya kartu tani itu," ungkap Kades Terungwetan, Mat Kojim saat dialog di kantor desanya, Jumat (05/04/2019).
Tidak hanya pupuk, saat para petani panen harganya justru anjlok drastis. Karena itu petani merasa diombang ambingkan kebijakan soal pupuk, impor sembako juga soal penanganan hama tanaman.
"Soal menangkal hama mulai tikus, penggerek maupun hama lainnya petani siap berjuang. Tapi permainan pupuk dan harga saat panen raya petani mati kutu," imbuh Kades berambut putih ini.
Sedangkan Kades Keboharan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Achmad Suhaemi mengeluhkan kecilnya dana desa yakni hanya mencapai Rp 760 juta. Hal ini menyulitkan perangkat desa melakasanakan pembangunan desa. Beruntung kampungnya mendapatkan bantuan PISEW hingga mampu merealisasikan pembangunan jalan penunjang menuju Hutan Desa yang rencananya digunakan Kampung Wisata pendongkrak PADesa.
"Kami juga mengeluhkan soal out sourching karena kampung kami dekat industri. Terutama soal pegawai pabrik usia 35 - 40 tahun dipinggirkan kemudian diberhentikan. Padahal orang saat usia 35 -40 tahun itu anak-anaknya butuh biaya pendidikan dan biaya lainnya," ungkapnya.
Sementara menanggapi berbagai keluhan itu, Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin atas sejumlah keluhan para petani dan warga desa itu. Pihaknya mendesak pemerintah segera mencari jalan keluar atas sejumlah keluhan warga itu.
"Kalau pakai kartu tani cari pupuk bersubsidi susah lebih baik ngak perlu pakai kartu-kartuan lagi. Kalau cari pupuk saja susah mau swasembada pangan bagaimana," tegas anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Sedangkan soal program PISEW, kata anggota DPR RI Dapil I Jatim ini berharap hasil inisiasinya itu lewat realisasi pengembangan jalan pertanian menuju Desa wisata maupun jalan pertanian bisa meningkatkan perekonomian warga desa dan petani.
"Semoga program program PISEW dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ini bisa membuat petani, wargaa desa dan pihak pemerintahan desa bisa makin berkembang hingga bisa mensejahterakan petani dan warga desa," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
