Sidoarjo (republikjatim.com) - Masalah banjir, infrastruktur jalan hingga penumpukan sampah di wilayah Kecamatan Tulangan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh pihak bergerak cepat dan memperkuat kerja sama untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar di kawasan itu.
Arahan tegas ini disampaikan Bupati Subandi saat menggelar audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Tulangan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini membahas berbagai isu prioritas desa, mulai dari perbaikan jalan, mitigasi banjir, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga penguatan ekonomi warga melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Normalisasi saluran air saat ini masih terus berlangsung. Tapi, persoalan perbaikan jalan, pengembangan KDMP dan pengelolaan sampah juga harus jadi perhatian utama. Saya berharap sinergi dan kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,"ujar Bupati Subandi.
Menindaklanjuti arahan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Muhammad Mahmud mengungkapkan pihaknya tengah memetakan sejumlah titik krusial penanganan saluran air (afvoer) di Kecamatan Tulangan untuk mengantisipasi potensi genangan.
Beberapa titik prioritas pengerjaan normalisasi meliputi Afvoer Gedek di Desa Gilang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong dan Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan.
"Penanganan saluran ini vital, agar aliran air lancar dan potensi banjir bisa ditekan. Koordinasi erat antara Dinas PUBM dan SDA, pihak kecamatan dan pemerintah desa sangat diperlukan agar pengerjaan di lapangan sesuai kebutuhan," jelas M Mahmud.
Selain air dan jalan, pembenahan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat lewat TPS3R turut didorong agar kawasan pemukiman warga tetap bersih dan sehat.
Camat Tulangan, Moch Andi Sulistiono menyambut baik langkah tanggap Pemkab. Menurutnya, perbaikan jalan rusak dan penanganan genangan air memang menjadi aspirasi utama warga di wilayahnya.
Dalam kesempatan yang sama, isu-isu spesifik desa juga dikupas seperti Desa Gilang yang belum memiliki KDMP, kendala perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Menanggapi kebutuhan pembangunan desa tersebut, Plt Sekretaris Daerah Sidoarjo, M Ainur Rahman menegaskan komitmen Pemkab melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dukungan ini sejalan dengan visi besar Sidoarjo yakni Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kabar baiknya, Pemkab Sidoarjo berencana menaikkan alokasi anggaran bantuan tersebut demi pemerataan.
"Insya Allah pada tahun 2027 mendatang, BKK akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600 juta per desa/kelurahan. Kami berharap alokasi ini dimanfaatkan secara optimal sesuai prioritas pembangunan di masing-masing desa," pungkas Ainur. Ary/Waw
Editor : Redaksi
