Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas dan responsif untuk menjamin keamanan serta kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo, Subandi secara resmi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan tingkat kabupaten untuk memantau ketat seluruh rantai pasok dan pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.
Langkah strategis ini, disampaikan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda, Forkopimka serta seluruh Koordinator Wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (08/09/2026).
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Kita mendukung penuh agar program Presiden ini sukses, aman dan berkualitas di Sidoarjo," ujar Subandi.
Pembentukan Satgas ini, lanjut Subandi ditujukan untuk merespons dinamika lapangan dan memastikan seluruh SPPG beroperasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengawasan ketat akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup, verifikasi perizinan legitim. Yaini Seluruh unit SPPG wajib menuntaskan perizinan resmi sebelum beroperasi.
"Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru diurus. Kita pastikan kelayakannya sejak awal," ungkap Subandi.
Selain itu ada seleksi bahan makanan. Yakni pengelola dilarang keras mengolah bahan makanan yang tidak segar atau di bawah standar. Bahan yang tidak layak harus langsung dipisahkan. Kemudian ada inspeksi sanitasi lingkungan. Meskipun SPPG telah mengantongi izin, pengecekan ulang terhadap kebersihan dan sanitasi dapur tetap wajib dilakukan secara berkala.
"Terakhir soal monitoring alur distribusi. Yakni Satgas lintas sektor (kabupaten, kecamatan, hingga desa) akan memantau kedatangan bahan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian ke penerima manfaat," tegas Subandi.
Bupati Subandi mengingatkan program ini mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Karena itu, kesalahan sekecil apa pun dalam pengolahan makanan dapat berdampak serius bagi masyarakat.
"Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang buruk tetap diolah, yang akhirnya menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah. Kita harus bersama-sama mengawal dan mendampingi program ini," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
