Sidoarjo (republikjatim.com) - Program ambisius pemerintah untuk membangun tiga juta rumah subsidi dinilai bukan sekadar proyek penyediaan hunian saja. Melainkan, motor penggerak utama ekonomi nasional. Dengan melibatkan sekitar 180 industri turunan mulai dari semen, besi, baja, keramik hingga kaca. Bahkan, program ini diyakini mampu menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang masif bagi perekonomian.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Sidoarjo, Harry Hermawan mengatakan keberhasilan program skala besar ini, tidak bisa bertumpu pada pundak pengembang sendirian. Diperlukan sinergi dan kolaborasi kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan serta para pelaku usaha.
"Program tiga juta rumah menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus menghidupkan sekitar 180 industri pendukung. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak agar program nasional ini benar-benar berjalan optimal," ujar Harry Hermawan, Senin (20/07/2026).
Meski menyatakan REI Sidoarjo siap mendukung penuh program ini, Harry menggarisbawahi pentingnya payung hukum dan peraturan yang jelas. Kepastian regulasi menjadi modal utama, terumata bagi pengembang agar memiliki landasan yang kuat dalam merealisasikan pembangunan di lapangan.
"Saat ini, para pengembang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan klasik yang cukup berat. Beberapa di antaranya lonjakan harga lahan dengan harga tanah yang terus meroket otomatis melambungkan biaya produksi perumahan, birokrasi perizinan dengan proses perizinan di tingkat daerah dinilai masih panjang dan perlu disederhanakan demi efisiensi waktu pembangunan. Terakhir, fluktuasi harga material karena kenaikan harga bahan bangunan yang terus membayangi harga pokok produksi rumah subsidi," ungkapnya.
Karena itu, REI Sidoarjo berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memberikan kelonggaran dan penyesuaian peraturan.
"Kami juga berharap ada penyesuaian kebijakan daerah. Termasuk, Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur ketentuan rumah komersial dan rumah subsidi. Regulasi yang adaptif akan sangat membantu percepatan pembangunan," tegas Harry.
Selain masalah perizinan dan lahan, faktor penentu yang tidak boleh diabaikan adalah kesiapan infrastruktur dasar. Kawasan perumahan subsidi yang layak huni harus didukung ketersediaan jaringan air bersih, akses jalan yang memadai dan sistem drainase yang baik.
"Termasuk soal kesiapan fasilitas penunjang lainnya," pintanya.
Sementara Harry optimistis, jika benang kusut mulai dari regulasi, perizinan, lahan hingga infrastruktur ini bisa diurai bersama, maka target besar pemerintah ini akan membawa dampak positif yang luas.
"Kalau persoalan-persoalan itu, dapat diselesaikan bersama. Kami optimistis program tiga juta rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat saja. Akan tetapi, juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui tumbuhnya industri-industri pendukung," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
