Sidoarjo (republikjatim.com) - Proses seleksi Calon Direksi Perumda Delta Tirta (PDAM) Sidoarjo mendadak diguncang isu miring. Di tengah bergulirnya tahapan krusial, beredar kabar tak sedap mengenai adanya peserta yang diduga kuat melakukan aksi "ngerpek" atau menyontek dengan membawa bocoran kunci jawaban saat ujian berlangsung.
Isu memalukan ini, mencuat setelah sebuah surat kaleng misterius mendarat di meja Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo. Surat blak-blakan dalam bentuk pesan WA itu, mengungkap adanya indikasi kecurangan masif. Dugaan kuat ada dua peserta seleksi yang diduga membawa "jimat" berupa bocoran jawaban saat mengikuti tahapan tes psikologi dan tes kompetensi akademis.
Sontak, kabar ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang menginginkan perbaikan di tubuh BUMD Sidoarjo. Salah satunya datang dari Nanang Haromain, mantan Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Subandi - Mimik Idayana (Sidoarjo Baik) pada Pilkada 2024 lalu.
Merespons isu kecurangan yang mulai liar menggelinding di ruang publik itu, Nanang mendesak Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengambil langkah radikal demi menyelamatkan kredibilitas proses seleksi. Ia mengusulkan agar tahapan wawancara akhir atau fit and proper test dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung (live streaming).
"Proses yang terbuka akan membuktikan yang terpilih benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas dan kemampuan manajerial, bukan karena kedekatan politik maupun hubungan personal. Apalagi, sampai ada isu (nyontek) seperti itu," ujar Nanang Haromain kepada republikjatim.com, Selasa (09/06/2026).
Menurut Nanang, live streaming saat sesi wawancara adalah obat penawar paling mujarab untuk membungkam spekulasi negatif publik. Dengan disiarkan langsung, masyarakat Sidoarjo bisa melihat langsung mana calon yang otaknya "kosong" karena mengandalkan bocoran.
"Termasuk mana calon yang benar-benar memiliki visi maupun misi brilian (cerdas) untuk memajukan perusahaan air bersih itu," ungkap mantan Komisioner KPU Sidoarjo ini.
Nanang yang dikenal memiliki berbagai kompetensi ini menambahkan, keterbukaan informasi ini sangat penting untuk meruntuhkan stereotip negatif yang selama ini melekat di masyarakat. Alasannya, jabatan mentereng di tubuh BUMD kerap dicurigai hanya menjadi ajang "bagi-bagi kue" atau jatah posisi bagi orang-orang lingkaran dalam Kepala Daerah yang menang Pilkada.
"Seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif dan transparan. Kita ingin menghasilkan pemimpin BUMD yang mampu membawa perusahaan daerah berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Sidoarjo, bukan yang masuk lewat cara-cara curang," tegas Nanang yang juga mantan Presidium MD Kahmi Sidoarjo periode 2019 - 2025 ini.
Usulan Nanang itu mendapatkan respon baik dari kalangan karyawan Perumda Delta Sidoarjo. Salah seorang karyawan perusahaan air milik Pemkab Sidoarjo ini justru mempertanyakan soal transparansi seleksi para calon direksinya itu.
"Kalau ada bocoran soal berarti ada yang memberi bocoran soal. Itu artinya soal janji seleksi terbuka dan transparan sudah tidak dapat dipercaya lagi. Tahu prosesnya seperti itu, kami sendiri mencalonkan diri dari jajaran internal," tandasnya salah seorang karyawan yang meniti karier di PDAM Sidoarjo sejak dari bawah ini.
Hingga berita ini diturunkan, publik Sidoarjo kini menunggu keberanian pihak Pansel dan DPRD Sidoarjo untuk merespons isu "ngerpek" ini secara terang benderang. Apakah seleksi direksi ini akan berakhir sebagai komedi politik, ataukah justru menjadi tonggak sejarah keterbukaan publik di Kota Udang?. Ary/Waw
Editor : Redaksi
