Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo untuk memperkuat program pemberantasan narkotika di Kota Delta. Ini menyusul, penyelundupan barang haram itu, masuk ke wilayah Sidoarjo dalam jumlah besar.
Selain itu, wilayah Sidoarjo menjadi jalan masuknya narkotika lantaran berdekatan dengan Bandara Internasional Surabaya di Juanda, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Karena itu, para pimpinan dan anggota dewan berharap kolaborasi antar OPD dan BNKK Sidoarjo itu, baka menjadi langka dan upaya secara komprehensif, simultan dan melibatkan sejumlah pihak dan stakeholder yang ada di Sidoarjo.
Salah satu dorongan itu, disampaikan Wakil Ketua I DPRD Sidoarjo, Suyarno SH. Menurut politisi senior PDI Perjuangan Sidoarjo ini, bentuk dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo itu, salah satunya dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sidoarjo. Hal ini, dinilai sangat krusial. Terutama, melalui fungsi legislasi (peraturan), anggaran dan pengawasan DPRD Sidoarjo harus bisa berperan memastikan program P4GN menjadi prioritas daerah dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.
"Sebenarnya ada beberapa dukungan kongkrit DPRD Sidoarjo dalam mendukung program P4GN seperti yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Sidoarjo kemarin saat kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran narkotika di Trawas, Mojokerto itu," ujar Suyarno SH kepada republikjatim.com, Jumat (13/02/2026).
Lebih jauh Suyarno menjelaskan beberapa bentuk dukungan konkret DPRD Sidoarjo dalam program P4GN itu diantaranya Pembentukan Perda P4GN (Fungsi Legislasi). Yakni DPRD Sidoarjo aktif mendorong dan mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P4GN menjadi Perda. Contohnya, DPRD DKI Jakarta (2026) sedang mematangkan Raperda P4GN untuk mengisi kekosongan payung hukum.
"Nah, DPRD Sidoarjo juga telah menetapkan Perda P4GN untuk melegalkan langkah pencegahan dan pemberantasan narkotika itu di Kota Delta ini," ungkapnya.
Selain itu, juga bisa melalui dukungan anggaran (Fungsi Anggaran atau Bugeting. Yakni DPRD Sidoarjo berperan menyetujui anggaran dalam APBD untuk program P4GN. Termasuk, penyediaan sarana dan prasarana operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat Kabupaten Sidoarjo.
"Diantaranya adanya dukungan anggaran untuk pusat rehabilitasi narkotika milik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo misalnya. Hal itu butuh dukungan bukan hanya dari Bakesbangpol saja, tetapi Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) juga harus dilibatkan. Termasuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Kami berharap dukungan OPD terhadap tugas BNNK Sidoarjo tidak berjalan sendiri-sendiri tapi dalam kesatuan yang sama langkah dan geraknya," pinta anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil III meliputi Kecamatan Prambon, Krembung, Tulangan dan Kecamatan Wonoayu ini.
Tidak hanya sampai disitu saja, kata Suyarno juga harus ada penguatan sinergi lintas sektor di OPD dalam menguatkan fungsi dewan (Fungsi Pengawasan dan Dukungan). Yakni DPRD aktif menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) P4GN untuk membangun komitmen bersama lintas sektor dan OPD dalam menekan angka peredaran gelap narkoba di Kota Delta ini.
"Begitu pula kami mendorong BNN Kabupaten Sidoarjo memperkuat program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Karena DPRD Sidoarjo sangat mendukung penguatan program-program berbasis masyarakat seperti Desa Bersinar ini. Semua itu, untuk menekan peredaran narkoba hingga ke tingkat akar rumput di pedesaan," tegas mantan Bendahara Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo ini.
Bagi Suyarno saat ini, semua pihak harus bisa fokus pada program rehabilitasi bagi pecandu (korban). Baginya, selain pemberantasan dan pencegahan, DPRD Sidoarjo juga menekankan penguatan fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Delta ini.
"Berbagai dukungan itu, menunjukkan DPRD Sidoarjo berperan aktif dalam menciptakan payung hukum dan memastikan ketersediaan dana agar program P4GN berjalan optimal di tingkat lokal Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayin Safrial SH. Menurutnya, saat ini, sebagai instansi vertikal, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu tantangan terbesar bagi BNNK Sidoarjo. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, BNNK Sidoarjo membutuhkan dukungan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai programnya. Diantaranya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo.
"BNNK Sidoarjo tidak hanya mendapatkan dukungan dari Pemkab maupun DPRD Sidoarjo saja. Tapi juga butuh dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk rehabilitasi atau lainnya. Termasuk dukungan berupa kantor sekretariat BNNK Sidoarjo yang ada saat ini. Karena di tengah efisiensi anggaran saat ini, sinergi dan dukungan itu sangat berarti bagi BNNK Sidoarjo. Khususnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada program P4GN," papar politisi muda Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Selain itu, Muzayin yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ini, sempat mengungkapkan beberapa poin pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini berkaca dari situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kabupaten Sidoarjo yang dinilai cukup mengkhawatirkan.
"Karena itu, kami mendorong Pemkab Sidoarjo untuk dapat menghadirkan layanan rehabilitasi bagi warga Sidoarjo. Kami juga berharap adanya pembinaan secara menyeluruh terhadap remaja yang terpapar penyalahguna narkoba. Harapannya, agar selanjutnya dapat menjadi contoh bagi remaja lainnya agar mampu membentengi diri dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Sidoarjo," urainya.
Muzayin juga secara khusus mendorong perluasan program Desa Bersinar ke seluruh desa dan kelurahan di Kota Delta. Menurutnya, pendekatan komunitas memudahkan proses pencegahan karena masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan dan edukasi. Apalagi, narkoba menjadi ancaman yang harus dihadapi bersama.
"Lingkungan keluarga, pendidikan hingga tempat kerja perlu menjadi benteng pertama agar masyarakat memiliki daya tahan terhadap pengaruh narkoba. Jadi sinergi antara DPRD dan Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Bahkan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi daerah dalam menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika," pinta Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Fredik Suharto pihaknya saat ini baru bisa memfasilitasi kegiatan sosialisasi program P4GN BNNK Sidoarjo bersama anggota Forum Komunikasi P4GN Sidoarjo.
"Kami akan berupaya untuk terus memberikan dukungan dalam kegiatan dan program lainnya. Karena kegiatan seperti kegiatan P4GN ini bisa difasilitasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo," ucapnya.
Sementara Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto menegaskan dengan dukungan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo, maka BNNK Sidoarjo bakal memberikan pendampingan dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memenuhi layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Apalagi, DPRD Sidoarjo sudah menegaskan kesiapan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
"Komitmen itu, sejalan dengan langkah strategis Pemkab Sidoarjo yang tengah menguatkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika (P4GN-PN). Karena penanganan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan berbagai sektor. Kami menilai Pemkab dan DPRD Sidoarjo menunjukkan keseriusan melalui penyusunan Raperda P4GN-PN, peningkatan layanan rehabilitasi maupun pengembangan Desa Bersinar di sejumlah wilayah," katanya.
Selain itu, Gatot menilai upaya Pemkab Sidoarjo ini, sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan, DPRD Sidoarjo juga sudah siap memastikan dukungan kebijakan serta anggaran agar program P4GN itu agar bisa benar-benar terlaksana (terealisasikan).
"Bagi kami perlindungan terhadap generasi muda menjadi alasan utama kami memperkuat langkah melibatkan berbagai pihak dan stakeholder itu.
Keberhasilan program antinarkoba tidak cukup diukur dari jumlah pengungkapan kasus saja, tetapi dari tingkat kesadaran masyarakat dan menurunnya praktik penyalahgunaan narkotika di lapangan. Begitu juga soal edukasi yang konsisten dianggap menjadi pondasi utama di kalangan masyarakat Sidoarjo. Sekarang aparat tidak bisa bekerja dan berdiri sendiri. Pemerintah daerah, sekolah, penegak hukum dan masyarakat harus terlibat dalam satu gerakan bersama dan menjaga kesinambungan dukungan program itu agar hubungan kerja ini tetap solid dan sukses," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
