Sidoarjo (republikjatim.com) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo berjanji bakal tetap kritis terhadap pemerintahan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana selama beberapa tahun ke depan. Sikap politik ini, menunjukkan jika DPC PKB Sidoarjo tidak akan bergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju yang didukung tujuh partai penolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (17/07/2025) sore kemarin.
"Persoalan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 itu sudah selesai. Kami menghargai semua keputusan fraksi-fraksi di DPRD melalui sudut pandang masing-masing fraksi. Tapi, kami yakin semua tujuannya sama yakni untuk perbaikan Sidoarjo ke depan dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Sidoarjo," ujar
Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo M Dhamroni Chudlori beserta jajaran pengurus lain saat Konferensi Pers di Kantor DPC PKB JL Airlangga Sidoarjo, Kamis (17/07/2025) sore.
Polisi senior PKB yang akrab disapa Cak Nasih ini menilai keputusan Fraksi PKB yang menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 Bupati Sidoarjo itu sudah final. Hal itu, dengan dalih karena Tahun Anggaran 2024 merupakan pemerintahan PKB dengan kepimpinan Bupati dan Wabup Sidoarjo yang diusung PKB sendiri tanpa koalisi dengan partai pendukung dan pengusung lainnya.
"Ketika persoalan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 selesai, maka sikap partai kami tetap bakal kritis. Terutama, dalam menyikapi dinamika politik, tentu sikap politik partai kami berbeda dengan partai lain yang sudah membentuk koalisi baru. Apalagi, saat ini PKB menjadi partai non pengusung pasangan Bupati (Subandi) dan Wakil Bupati (Mimik Idayana). Arah kebijakan partai kami tetap bersikap kritis dan independen. Artinya selalu kritis terhadap berbagai kebijakan dan kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan sekarang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Sidoarjo. Sikap kritis ini agar Sidoarjo lebih baik lagi ke depannya," imbuh politisi asal Kecamatan Waru ini.
Selain itu, Cak Nasih yang didampingi Ketua Fraksi PKB M Dhamroni Chudlori dan anggotanya M Rojik serta Sekretaris DPC PKB Achmad Muzzayin ini mengungkapkan munculnya Koalisi Sidoarjo Maju yang digagas 7 parpol yang memiliki kursi di DPRD Sidoarjo pihaknya hanya bisa mengapresiasi dan menghargai sikap politik lain itu. Bahkan, dinilai sebagai bagian dari dinamika politik di Sidoarjo yang lumrah terjadi di berbagai pemerintahan.
"Kami merasa tidak ditinggal oleh partai lain yang tergabung dalam koalisi baru itu. Karena sebelumnya kami bersama ketua partai lain, termasuk dengan Mas Adam (Ketua DPD Golkar Sidoarjo) sudah ada komunikasi dan koordinasi," tegasnya.
Hanya saja, lanjut Cak Nasih, pihaknya sudah memutuskan untuk tidak bergabung dalam koalisi baru itu. Alasannya, karena banyak pertimbangan penting. Salah satunya menilai tidak tepat jika bergabung dalam koalisi karena arah sikap politiknya mendukung dan menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Apalagi,
keputusan Fraksi PKB jelas-jelas menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 itu.
"Jadi ukuran sikap politik PKB bukan soal urusan bergabung dalam koalisi atau tidak tetapi lebih pada tujuan untuk kepentingan masyarakat. Kami siap bersinergi dengan partai mana pun, sepanjang dalam bersinergi itu tidak mengurangi independensi partai kami. Karena sekarang ini kami harus bersikap kritis terhadap pemerintahan demi perbaikan dan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo," jelasnya.
Selama ini sejak kepemimpinan Subandi - Mimik lanjut Nasih, sikap kritis sudah ditunjukan Fraksi PKB. Seperti saat pembahasan RPJMD, pihaknya banyak melakukan kritikan dan koreksi terhadap berbagai perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk periode lima tahun ke depan. Termasuk dalam penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
"Kami kritisi semua karena penjabarannya lebih banyak tidak jelas dalam realisasinya," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Menurutnya, selama ini Fraksi PKB sudah sering memberikan kritikan terhadap pemerintah Subandi - Mimik. Selain terkait dengan pengelolaan anggaran, perencanaan hingga tataran pelaksanaan program yang dilakukan eksekutif yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Kami mencatat cukup banyak sikap kritis kita dalam setiap pembahasan RPJMD 2024-2029. Salah satunya anggaran Bedah Warung yang kita anggap sangat tidak layak. Sehingga kita minta dinaikkan seratus persen dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta," jelas Dhamroni.
Sedangkan beberapa program lain yang tak luput dari sorotan Fraksi PKB seperti soal program beasiswa, pelayanan publik yang perlu dioptimalkan hingga persoalan peningkatan infrastruktur jalan yang masih banyak kerusakan. Selain itu program peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan yang perlu terus dikawal dan dikritisi.
"Semua masukan Fraksi PKB ini agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, sesuai harapan masyarakat Sidoarjo," pungkas politisi senior PKB asal Kecamatan Tulangan ini.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak tujuh partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo membangun koalisi baru. Koalisi yang baru dibangun ini diberi nama Koalisi Sidoarjo Maju.
Uniknya, ketujuh partai ini merupakan partai-partai yang selama ini dinilai kritis memberikan masukan terhadap kinerja Bupati Sidoarjo, Subandi. Bahkan ketujuh partai dalam koalisi gemuk ini, sebelumnya ramai-ramai menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) sore.
Apalagi, hanya berselang satu jam setelah rapat sidang Paripurna DPRD Sidoarjo berakhir, para petinggi partai terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Ketua Fraksi langsung menggelar Konferensi Pers di Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) petang. Koalisi ini dikuatkan tujuh partai diantaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Nasdem, PKS dan PPP.
Selain itu, juga ada PDI Perjuangan. Meski bergabungnya partai berlambang banteng bermoncong putih dalam koalisi ini sempat memantik pertanyaan besar. Bahkan terkesan langsung balik kanan, lantaran sikap politiknya yang tidak konsisten hanya dalam hitungan jam langsung berubah.
Satu jam sebelumnya, pada sidang paripurna keputusan politik PDI Perjuangan menerima LPP APBD 2024 Bupati Sidoarjo, Subandi. Namun tanpa diduga, partai peraih 9 kursi di DPRD Sidoarjo ini langsung ikut bergabung dengan Koalisi Sidoarjo Maju hingga memperbanyak jumlah kursi dalan koalisi baru ini.
Dengan adanya koalisi baru ini, melalui berbagai manuvernya tentunya dapat menyebabkan kekuatan politik Bupati Sidoarjo semakin melemah. Apalagi, terdapat dua partai pengusung yang sebelumnya mengantarkan Bupati Sidoarjo Subandi terpilih menjadi Bupati Sidoarjo dalam Pilkada akhir 2024 kemarin. Kedua partai itu yakni Partai Gerindra dengan jumlah 9 kursi dan Partai Golkar dengan jumlah 5 kursi di DPRD Sidoarjo. Ary/Waw
Editor : Redaksi
