Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penilaian WTP itu diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
Dengan hasil WTP ini, tercatat Pemkab Sidoarjo sudah sembilan kali berturut-turut menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan LHP LKPD TA 2021 Kabupaten Sidoarjo diserahkan Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Juanda, Sidoarjo, Rabu (18/05/2022).
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor merasa bangga atas pencapaian penilaian WTP itu. Menurutnya prestasi WTP menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2021 Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian WTP. Ini menjadi tugas kami ke depan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Rabu (18/05/2022) malam.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini menjelaskan pencapaian prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Selain itu, juga atas dukungan penuh dari seluruh masyarakat Sidoarjo.
"Oleh karena itu, saya mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah selama setahun terakhir," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara itu, Gus Muhdlor juga terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP pada penilaian tahun-tahun berikutnya. Ia menilai opini WTP punya peran sangat pentingnya. Karena ini sebagai penilaian bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.
"Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," pungkasnya. Hel/Waw/Adv
Editor : Redaksi