Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menjalin sinergi dan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan di Pelatihan Barista di Kecamatan Prambon, Kamis (27/05/2021).
Subandi memperingatkan agar jangan sampai ada persoalan hukum yang bentuknya harus diselesaikan dengan pembinaan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Dia mencontohkan, hubungan antara Kapolsek dan Kades yang kurang baik artinya sedikit-dikit dibawa di polsek.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
"Dulu saat saya menjabat sebagai kades dua periode, kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan Kapolsek. Ada masalah desa, ada masalah warga harus bisa diselesaikan," katanya.
Oleh karena itu, harapannya harmonisasi antara instansi pemerintahan dan APH bisa diselesaikan dengan baik. Minimal masalah itu penyelesainnya bersama Kapolsek dan Camat.
"Tujuannya agar identifikasi masalah di desa bisa diselesaikan secepatnya," tegasnya.
Sementara Kapolsek Prambon, AKP Herry Moriyanto Tampake memastikan siap melaksanakan pembinaan terhadap desa. Pihaknya memilih lebih baik tidak melalui jalur hukum jika bisa diselesaikan tanpa persidangan. Bahkan pihaknya siap saling mendukung untuk membantu desa jika ada permasalahan.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
"Fungsi Bhabinkamtibmas nanti dimasifkan sesuai dengan pesan Wabup Sidoarjo. Bhabinkamtibmas memiliki misi dan visi desa terkait pengawasan dan pengendalian terutama APBDes atau Dana Desa. Kalau ada yang menyimpang akan dilaporkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kami akan memberi pembinaan dan mengecek langsung ke lapangan," tandasnya. Zak/Waw
Editor : Redaksi