Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Seluruh pemerintah desa diwajibkan mengelola anggaran secara transparan, akuntabel serta menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik gratifikasi.
Penegasan itu, disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman saat mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi membuka Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa (GEMA DESA) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Acara ini, turut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, jajaran Kepala OPD, Camat hingga seluruh Kepala Desa (Kades) se Sidoarjo.
Dalam sambutan Bupati Subandi yang dibacakannya, Ainur Rahman mengingatkan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Terlebih di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp 4,956 triliun, Pemerintah Desa dituntut jauh lebih cermat menentukan skala prioritas belanja.
"Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar M Ainur Rahman.
Meski fiskal daerah mengalami penyesuaian, Pemkab Sidoarjo tetap berkomitmen penuh memperkuat pembangunan desa lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, BKK telah tersalur Rp 200 juta per desa, dan nilainya diproyeksikan melonjak tiga kali lipat pada 2027 mendatang senilai Rp 600 juta.
"Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp 200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp 600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa dan membangun kota. Karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan rapor hasil evaluasi pengelolaan keuangan seluruh 318 desa yang berlangsung sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026. Penilaian mencakup lima indikator utama: tata kelola keuangan, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen fisik, pengelolaan aset serta BUMDes.
Andjar mencatat, masih ada 128 desa (gabungan kategori kurang dan belum memadai) yang memerlukan perbaikan mendesak. Kelemahan umumnya terletak pada kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan pajak, administrasi pencairan hingga penataan aset dan BUMDes.
"Terhadap beberapa desa itu, akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Kalau diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal," jelas Andjar.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemicu integritas, Ainur Rahman memberikan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025. Desa Kwangsan (Kecamatan Sedati) yang kini juga tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional telah berhasil menempati urutan pertama.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga menetapkan enam desa sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan (Kecamatan Candi), Desa Keboananom (Kecamatan Gedangan), Desa Sidomojo (Kecamatan Krian) serta Desa Sumput (Kecamatan Sidoarjo). Ary/Waw
Editor : Redaksi