Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi melantik dan mengambil sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Sabtu (10/01/2026). Pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo itu, mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat rumah sakit daerah.
Dalam pelantikan itu, sebanyak 13 orang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II, 83 orang pada jabatan administrator atau eselon III dan 146 orang pada jabatan pengawas atau eselon IV. Selain itu, turut dilantik 18 pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RT Notopuro.
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan saja. Tapi, juga bagian dari penguatan kinerja birokrasi untuk mempercepat pembangunan daerah.
"Kami meminta seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan integritas dan menjadikan kepentingan publik sebagai asas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan, minimal meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan tunjukkan kinerja yang baik," ujar Subandi di sela pelantikan ratusan pejabat itu.
Selain itu, Subandi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa sekat-sekat kepentingan. Menurutnya, percepatan pembangunan di Sidoarjo hanya dapat tercapai melalui kerja keras bersama yang dilandasi empati dan loyalitas.
"Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Kita titipkan percepatan pembangunan Sidoarjo melalui kolaborasi dan kerja keras bersama antar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo," pintanya.
Subandi mengingatkan seluruh pejabat untuk menjalankan fungsi utama sebagai pelayan publik. Pihaknya juga memastikan seluruh program dan kegiatan OPD selesai tepat waktu serta menjaga pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Baca juga: Wabup Sidoarjo Sidak Harga Sembako Sekaligus Tampung Keluhan Pedagang Pasar Porong
"Pentingnya visi yang jelas dan kerja nyata untuk mewujudkan Sidoarjo berdaya saing dan berkelanjutan dibutuhkan kerjasama seluruh jabatan dimulai dari pelayanan paling dasar, yakni desa hingga tingkat kabupaten. Karena Visi dan misi harus jelas diwujudkan dengan kerja nyata, mulai dari pelayanan di desa hingga kabupaten," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi