Sidoarjo (republikjatim.com) - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) se Indonesia digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Sidoarjo. Ada 198 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia ikut dalam Rakor selama tiga hari itu. Diantaranya peserta dari Papua.
Para pejabat pemerintah itu bakal mengikuti Rakor mulai tanggal 13 sampai 15 November 2019 di Hotel Swiss Belinn Airport Juanda Sidoarjo, Rabu (13/11/2019). Rakor ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI, Sugeng Haryono hadir dalam kegiatan itu.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan SOP memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan tata laksana yang baik di instansi pemerintah daerah. Perangkat daerah memerlukan SOP untuk menggambarkan prosedur kerja yang benar. Dengan begitu, kinerja perangkat daerah akan lebih optimal.
"Di era reformasi birokrasi ini, SOP yang tidak berjalan efektif dan efisien harus dievaluasi. Selain itu, pengembangan SOP penting. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Perkembangan SOP di Sidoarjo pada era digital ini telah banyak mengalami perubahan," terangnya kepada republikjatim.com, Rabu (13/11/2019) malam.
Kabiro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI, Sugeng Haryono memaparkan perkenalan pertama kali dengan orang nomor satu di Sidoarjo ini saat dirinya ditugaskan mengikuti Urban and Regional Development atau pameran pelayanan publik di California Amerika. Namun bukan perkenalan dirinya dengan Bupati Sidoarjo yang menjadi topik ceritanya. Namun hasil keikutsertaannya bersama Pemkab Sidoarjo dalam ajang yang ingin diceritakan.
"Kami melihat apa yang dipaparkan dan dipamerkan pada ajang itu sudah dipratekkan di Sidoarjo. Reformasi birokrasi pelayanan publik ternyata sudah dipratekkan di Sidoarjo," ungkapnya.
Oleh karenanya bukan tanpa alasan Rakor Pengembangan SOP kali ini diselenggarakan di Sidoarjo. Peserta Rakor akan diajak melihat langsung praktek pelayanan publik di Sidoarjo. Sugeng melihat Sidoarjo tidak hanya meraih zona integritas. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berhasil diraih.
"Padahal lembaganya terus berusaha menuju kesana. Kami sedang berusaha. Sidoarjo sudah mendahului, kami punya dua zona intergritas dari kami bisa menjadi WBBM," tegasnya.
Sementara itu, Sugeng menegaskan reformasi birokrasi menjadi dasar dalam Rakor kali ini. Salah satu aspek perubahan birokrasi adalah ketata laksanaan dan kelembagaan. Karena itu, SOP akan dikaji bersama dalam forum kali ini.
"Tapi akan ditunjang dengan melihat prakteknya langsung. Lebih bagus lagi tidak sekedar teori, namun lebih bagus lagi kalau melihat prakteknya langsung. Tempat praktek yang terbaik saya pikir salah satunya Sidoarjo," tandasnya. Waw
