Fraksi DPRD Sidoarjo Soroti Mulai Kurang Cermatnya Penganggaran hingga Soal Layanan Digital dan Betonisasi


Fraksi DPRD Sidoarjo Soroti Mulai Kurang Cermatnya Penganggaran hingga Soal Layanan Digital dan Betonisasi NOTA - Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menandatangani nota kesepakatan RPJMD 2021 - 2026 usai pandangan umum fraksi saat paripurna, Selasa (20/04/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo, Jawa Timur menyampaikan pendapat terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Ketujuh fraksi di DPRD Sidoarjo menilai tingginya Silpa hingga mencapai Rp 1 triliun karena lemahnya perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo dalam merealisasikan programnya.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo, Sudjalil mengatakan Pemkab Sidoarjo dalam menyusun anggaran daerah, seperti dalam proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kapasitas riil fiskal kurang optimis. Padahal, untuk mendukung pembangunan program prioritas dibutuhkan pendanaan yang maksimal dan kuat.

"Karenanya, kami meminta OPD-OPD atau Dinas di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang menangani keuangan daerah harus mampu menerapkan pagu indikatif agar lebih tepat dan dapat meningkatkan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan sesuai RPJMD 2021-2026," ujar Sudjalil saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (20/04/2021).

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Sidoarjo membuktikan perencanaan yang dilakukan kurang cermat. Akibatnya, anggarannya tidak mampu diserap secara maksimal.

"Kami juga meminta kepada semua OPD untuk segera menyelesaikan pagu indikatif agar penyerapan anggarannya lebih prioritas, termasuk dalam mendukung visi-misi kepala daerah. Bahkan dibutuhkan anggaran dari luar APBD dalam menuntaskan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo saat ini," tegasnya.

Selain itu, dewan juga meminta semua pelayanan publik yang disiapkan serba digit bisa segera direalisasikan. Salah satunya program di Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo.Begitu juga soal adanya layanan pengaduan Hot Line 24 jam dengan satu nomor untuk melayani masyarakat Sidoarjo dari segala permasalahan yang ada harus segera direalisasikan.

"Untuk program betonisasi harus diimbangi kualitas drainase dan penyerapan air harus diperbaiki. Karena sebaik apa pun RPJMD tanpa ada tindaklanjutnya hanya retorika," tandasnya.

Sementara sebelum acara Rapat Paripurna selesai, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menandatangani nota kesepakatan RPJMD 2021-2026 disaksikan para pimpinan DPRD Sidoarjo lainnya. Hel/Waw