Dianggap Diskriminatif, DPW PKB Jatim Tolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021


Dianggap Diskriminatif, DPW PKB Jatim Tolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah

Sidoarjo (republikjatim.com) - DPW PKB Jawa Timur menyatakan sikap tegas. Yakni penolakan pasal 3 ayat (2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Penolakan ini sebagai sikap tegas DPW PKB Jatim lantaran pemberhentian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular untuk lembaga pendidikan atau sekolah swasta yang peserta didiknya di bawah 60 siswa selama tiga tahun berturut-turut.

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah mengatakan peraturan baru itu dinilai inkonstitusional. Alasannya bertentangan dengan peraturan diatasnya. Yakni pasal 31 UUD 1945 dan juga Pasal 5 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 itu jelas inkonstitusional. Karena berlawanan dengan UU yang telah memberikan jaminan kepada anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa adanya diskriminasi," ujar Anik Maslachah kepada republikjatim.com, Jumat (10/09/2021).

Srikandi PKB ini menilai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, terkesan tidak menghargai peran dari lembaga pendidikan atau sekolah swata di daerah-daerah yang berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Padahal, seharusnya pemerintah memberikan intervensi kebijakan yang pro terhadap sekolah swasta agar bisa berkembang dan bersaing dengan sejumlah sekolah negeri.

"Selayaknya, pemerintah mengintervensi kebijakan sarana dan prasarana sekolah dengan kapasitas kecil atau sekolah swasta ini bisa memadai dan terpenuhi semua. Harapannya, bisa terjadi pemerataan kualitas pendidikan, baik di perkotaan maupun di pedesaan," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Sementara itu, politisi PKB Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini menegaskan lembaga pendidikan dengan jumlah perserta didik di atas ketentuan itu, sebenarnya sudah memiliki kecukupan kemandirian fiskal (keuangan). Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan yang jumlah peserta didiknya di bawah ketentuan 60 siswa.

"Justru lembaga pendidikan itu, amat sangat perlu supporting (dukungan) kebijakan anggaran untuk pemenuhan sarana, prasarana sekaligus peningkatan kesejahteraan para guru agar pendidikan merata dirasakan semua warga di perkotaan maupun pedesaan," tandasnya. Zak/Hel/Waw