Bupati Sidoarjo : SKPP Beri Spirit Positif Wujudkan Pemilu Lebih Demokratis


Bupati Sidoarjo : SKPP Beri Spirit Positif Wujudkan Pemilu Lebih Demokratis PENGAWASAN - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) memberi apresiasi kepada Bawaslu RI yang telah menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Aston Hotel, Sidoarjo, Selasa (31/08/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu RI yang memilih Sidoarjo menjadi tempat penyelenggaraan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021. Bupati muda yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini menilai kegiatan itu akan memberikan efek positif serta spirit baru bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal pemilu yang demokratis di Sidoarjo.

SKPP Tahun 2021 diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Aston Hotel, Sidoarjo. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 29 dan berakhir 31 Agustus 2021 menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Setiap peserta dan panitia diwajibkan rapid antigen terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Jumlah peserta sebanyak 100 orang. Mereka berasal dari Surabaya, Bangkalan dan Sumenep.

"Kami menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu RI yang menyelenggarakan SKPP di Sidoarjo. Dengan melihat jumlah partisipan yang bertambah setiap tahun, kami merasa bangga dan berharap agar ke depan profesionalitas Bawaslu RI tetap dipertahankan," ujar Gus Muhdlor usai menutup kegiatan SKPP, Selasa (31/08/2021).

Gus Muhdlor menjelaskan melalui sekolah kader seperti ini, justru demokrasi itu lebih terjamin. Bahkan hal ini akan menjamin demokrasi yang solid.

"Selayaknya kegiatan seperti ini wajib diperbanyak lagi," imbuhnya.

Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini menjelaskan suatu saat (ke depan), yang terpenting bukan ijazahnya dan bukan skillnya, akan tetapi soal jaringannya dalam demokrasi. Bahkan, jaringan itu menjamin demokrasi sendiri. Yakni jaringan untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih toleran, transparan dan sebagainya.

"Selama proses demokrasi dijalankan dengan transparan, maka lebih terjamin kebersihan dan hasilnya lebih baik. Karena rumah itu tidak bisa bersih, kalau sapunya sendiri kotor. Maka segi pengawasan harus diperkuat dan didorong," tegasnya.

Sementara Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menegaskan SKPP merupakan program prioritas nasional. Yakni hasil kerja sama antara pihaknya dengan Bappenas yang berjalan selama tiga tahun terakhir ini. Bahkan menjadi program prioritas dari Bawaslu RI.

"Dengan harapan mampu menjaring partisipasi masyarakat untuk mengambil andil dalam hal pengawasan Pemilu," ungkapnya.

Afifuddin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo atas kerjasamanya sehingga kegiatan SKPP dapat berlangsung lancar.

"Karena penyelenggaraan SKPP sebagai bentuk keterbukaan Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Indonesia," tandasnya. Hel/Waw