Anggota Fraksi Nasdem DPR RI dan FKUB Sidoarjo Ajak Implementasikan 4 Pilar Kebangsaan di Tengah Terpaan Medsos


Anggota Fraksi Nasdem DPR RI dan FKUB Sidoarjo Ajak Implementasikan 4 Pilar Kebangsaan di Tengah Terpaan Medsos PAPARAN - Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Willy Aditya dan Ketua FKUB Sidoarjo, M Idham Kholid memberikan paparan saat acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Sun City Hotel, Kamis (21/07/2022).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo mengajak seluruh warga Sidoarjo mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di tengah terpasang gencarnya pemakaian Gadget dan konten Media Sosial (Medsos) yang semakin mengabaikan budaya permisif.

Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Sun City Hotel Sidoarjo, Kamis (21/07/2022). Dalam acara ini yang menjadi narasumber utama adalah anggota Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya dari Dapil Madura, Jawa Timur.

"Di dalam 5 butir Pancasila sudah mengandung pendekatan spiritual. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai spiritualitas. Makanya, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika harus ada di rumah, tempat ibadah, kampus dan di tempat-tempat lainnya," ujar Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Willy Aditya kepada republikjatim.com, Kamis (21/07/2022).

Bagi politisi Nasdem berusia muda ini, tradisi dan kultur kebangsaan tidak boleh rusak dan dijadikan bahan memecah bela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasannya, karena hal itu menjadi sebuah modal besarnya suatu negara.

"Artinya Way of life dan Way Of Thingking harus didasari semua nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena metodologi indoktrinasi Pancasila tidak masuk dan meresap ke dalam pemikiran. Kalau semua hafal sila Pancasila tetapi jiwanya kosong akan nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.

Karena itu, Willy Aditya yang juga anggota MPR RI ini membuat portal #pancasiladirumahku dan #bumipancasila. Hal itu untuk menangkap konten dan budaya permisif yang semakin kuat mengisi sejumlah Media Sosial (Medsos). Bahkan Medsos juga terkadang dijadikan senjata untuk memecah bela dan mempengaruhi pemikiran semua warga yang saat ini terpengaruh penggunaan gadget dan Medsos.

"Di Medsos siapa pun bisa menulis dan mengisinya. Tapi konten Medsos sekarang lebih banyak pengaruh negatif (merusak). Karena itu, kita harus siap bertarung di Medsos dengan membuat metodologi konten berita yang mengajak ke pendekatan kreatif, solutif dan terbuka. Bukan menyalahkan tanpa bisa memberi solusi. Termasuk menyalah-nyalahkan kebijakan pemerintah," tegasnya.

Willy Aditya yang juga mantan aktivis ini mencontohkan soal dasar keagamaan banyak pesan pendek yang disebar lewat medsos. Padahal, hanya sepenggal soal cerita kitab suci agama. Hal itu tentu bakal bisa menyesatkan semua kalangan ketika diterima begitu saja oleh kalangan kaum milenial dan para pemuda.

"Kami tidak menyalahkan teknologi, tetapi meski teknologi gadget semakin canggih tetap harus menjadikan manusia sebagai panglima. Yakni memanusiakan manusia. Sekarang kini agar NKRI tidak terpecah bela maka Pancasila bukan dijadikan normal tetapi dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari dalam model naratif agar semua memahami, mengerti dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ketua Panja Kesejahteraan Ibu dan Anak DPR RI ini.

Sementara Ketua FKUB Sidoarjo, M Idham Kholid menegaskan sosialisasi 4 pilar sangat penting dan harus diperkuat dalam wacana dan informasi. Baginya semua kalangan harus beradaptasi dan harus terbuka agar tidak ada nilai resistensi. Selain itu, semua pihak harus memiliki kesepakan nilai membangun harmoni dan tidak membuka polarisasi.

"Nah, semua nilai harmoni itu, semua ada di dalam Pancasila. Untuk menjaga NKRI harus konsolidasi kuat. Yakni konsolidasi ketiga tingkatan. Mulai konsolidasi di tingkat bawah ke masyarakat mengakui Bhinneka Tunggal Ika, tingkat menengah menjaga konsolidasi setiap kalangan, organisasi, kelompok dan berbagai suku serta konsolidasi tingkat atas melibatkan para pembuat kebijakan mulai Legislatif, ekskutif maupun yudikatif dalam menata kenegaraan," tandasnya. Hel/Waw