Agar Tak Ada Orang Meninggal Terdata Bansos, Bupati Sidoarjo Ingatkan Pentingnya Update Data Kependudukan


Agar Tak Ada Orang Meninggal Terdata Bansos, Bupati Sidoarjo Ingatkan Pentingnya Update Data Kependudukan PENDATAAN - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) membuka acara pelatihan pendataan desa untuk mendukung program SDGs desa di yang digelar Kantor Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Rabu (13/10/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 50 warga Sidoarjo dari perwakilan Kecamatan Tulangan, Krembung dan Kecamatan Porong dilatih pendataan desa oleh tim ITS Surabaya. Pelatihan pendataan desa ini, untuk mendukung program SDGs desa di Sidoarjo digelar kantor Kecamatan Krembung, Rabu (13/10/2021).

Pelatihan selama dua hari mulai tanggal 13 sampai 14 Oktober 2021 itu, para peserta pelatihan memiliki latar belakang mulai dari pekerja sosial sampai masyarakat umum.

Pembukaan pelatihan dihadiri Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), Rektor ITS Surabaya Prof DR Ir Mochamad Ashari M Eng dan Ketua Pusat Kajian SDGs ITS Surabaya Dr Agnes Tuti Rumiati M Sc. Selain Dr Agnes Tuti Rumiati, beberapa dosen ITS juga dihadirkan untuk memberikan pelatihan. Seperti Dosen Statiska ITS Dr Ismaini Zain dan Dosen Manajemen Bisnis ITS Dr Ir Janti Gunawan M Eng Sc, M Com.

"Tenaga pengolah serta menjaga data desa penting keberadaannya. Data dibutuhkan agar program yang ada tepat sasaran, efektif dan efisien. Program apa pun, baik di tingkat kementerian, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa wajib mendahulukan data sebelum melaksanakan program. Data itu mirip peta. Kalau kita berjalan tanpa peta bisa jadi akan meraba-raba," ujar Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini menyadari untuk memperbaiki (mengupdate) data dibutuhkan kesadaran untuk saling mengingatkan. Karena masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran dalam mengupdate (memperbaiki) data. Masyarakat hanya akan mengupdate datanya jika ada perlunya.

"Contohnya update data kematian maupun kelahiran. Masyarakat cenderung tidak segera lapor kalau ada anggota keluarganya meninggal. Masyarakat hanya akan membuat akte kematian saat akte kematian dibutuhkannya untuk persoalan hak waris," imbuhnya.

Begitu pula dengan data kelahiran, kata Bupati Alumni Fisip Unair Surabaya ini, masyarakat cenderung akan mengurus akte kelahiran jika anaknya sudah menginjak usia sekolah. Yang terbaru adalah update data vaksin Covid-19. Masyarakat mulai berlomba-lomba ikut vaksin saat sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan maupun wisata.

"Karena itu update data penting dilakukan. Warga tidak boleh menunda-nunda. Jangan sampai saat dibutuhkan saja baru mengupdate data," pintahnya.

Menurut Gus Muhdlor banyak data saat ini yang tidak valid karena memang masyarakat sendiri tidak mau mengupdate. Dirinya membuktikan data sebagian besar tidak valid. Seperti data yang ada di desa. Contohnya data jumlah orang Lanjut Usia (Lansia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo tidak sama dengan yang ada di lapangan. Banyak Lansia yang sudah meninggal, tapi data itu masih sama.

"Bahkan NIK-nya masih ada. Tapi, orangnya sudah meninggal dunia. Hal ini diketahuinya langsung dari pendataan Lansia untuk vaksinasi Lansia. Masalah ini suatu saat akan menjadi bencana, termasuk menjadi masalah KPU. Kalau KPU tidak berani mencoret kalau tidak ada data dari Dispendukcapil, Dispendukcapil tidak berani mencoret kalau tidak ada laporan dari ahli waris bahwa orang tuanya meninggal, itu menunjukkan kita itu lemah dalam update data," tegasnya.

Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini mengaku dirinya tidak bisa membayangkan data yang salah digunakan dalam suatu program. Kerugian dipastikan terjadi jika data yang salah itu dipakai. Semisal dalam program UHC yang mencover iuran kesehatan masyarakat miskin di Sidoarjo.

"Bayangkan kalau negara membayar iuran BPJS orang yang sudah meninggal, rugi berapa negara? Bayangkan juga kalau ada bantuan yang turun dari pusat kepada orang yang sudah meninggal, apa mau diantar ke makamnya sembakonya?. Semua pihak terutama masyarakat Sidoarjo wajib memperbaiki kondisi data yang terjadi. Desa wajib melek data. Dengan begitu pembangunan yang ada dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Sementara Ketua Pusat Kajian SDGs ITS Surabaya, Dr Agnes Tuti Rumiati menilai pelatihan seperti ini tidak hanya akan membantu desa dalam mengukur SDGs. Tetapi, juga masyarakat yang ada di desa dilatih mengolah data sebagai bahan perencanaan desa berbasis data. Dikatakannya pelatihan seperti ini juga membuka peluang usaha baru.

"Karena orang-orang yang sudah dilatih dan terampil akan memiliki usaha baru di bidang data. ini menjadi peluang usaha baru. Usaha itu tidak harus di bidang kuliner maupun rias pengantin. Misalnya, data juga bisa menjadi usaha, mudah-mudahan akan terbentuk usaha baru di bidang data yang mendampingi desa," tandasnya. Hel/Waw