Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tancap gas mematangkan proyek pengembangan kawasan ekowisata mangrove di wilayah pesisir timur. Pada tahap awal, destinasi wisata alam ini akan difokuskan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati sebelum nantinya dikembangkan membentang hingga ke wilayah pesisir selatan di Kecamatan Jabon.
Sebagai langkah krusial, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan utama menuju lokasi wisata itu. Rencananya, akses jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer akan ditingkatkan dengan lebar mencapai 25 meter untuk menjamin kenyamanan wisatawan sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga pesisir.
Baca juga: Dipantau Lewat Drone hingga Aplikasi E-Kenda, Betonisasi Ruas RPH Krian - Kemangsen Capai 93 Persen
Namun, proyek pembangunan jalan ini bersinggungan dengan lahan aset milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang berada di bawah pengelolaan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya. Karena berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan, Pemkab Sidoarjo langsung bergerak menjalin koordinasi lintas instansi.
Rombongan pejabat Pemkab Sidoarjo yang dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) M Bachruni Aryawan, bersama Kepala Disporapar Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M Makhmud serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron menyambangi Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026). Kedatangan mereka disambut hangat Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kadisfaslan Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
"Pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan utama. Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan ini sekitar 4.505 meter persegi," ujar M Bachruni Aryawan usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, dibahas tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset negara yang sesuai dengan regulasi BMN. Yakni Tukar Guling (Tukar-Menukar) yakni Pemkab Sidoarjo menyediakan lahan pengganti dengan nilai minimal sepadan dengan aset TNI AL yang digunakan. Kemudian Hibah yakni pengalihan kepemilikan aset tanpa kompensasi apabila seluruh persyaratan dan persetujuan terpenuhi. Terakhir Pinjam Pakai yakni penggunaan lahan tanpa biaya sewa dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Bachruni menjelaskan keputusan akhir tidak berada di tingkat daerah. Permohonan dari Pemkab Sidoarjo akan dikaji secara teknis terlebih dahulu oleh Kodaeral V, sebelum diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin resmi.
Sebagai tindak lanjut konkret dalam waktu dekat, tim gabungan dari Pemkab Sidoarjo dan Kodaeral V Surabaya dijadwalkan segera turun ke lapangan.
"Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas, titik koordinat dan kebutuhan lahan secara terperinci sebelum pengajuan administrasi dilanjutkan ke tahap berikutnya," pungkas Bachruni. Ary/Waw
Editor : Redaksi