Sidoarjo (republikjatim.com) - Kabupaten Sidoarjo berhasil mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah untuk kategori kabupaten di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prosentase penduduk miskin di Sidoarjo pada Maret 2026 berada di angka 4,38 persen, turun dari 4,40 persen pada periode yang sama Tahun 2025 lalu.
Angka ini, jauh berada di bawah rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang mencatatkan angka 9,06 persen. Dalam tingkatan kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo sukses menempati posisi terbawah (terbaik), mengungguli Kabupaten Banyuwangi, Tulungagung, Blitar dan Pasuruan. Sementara jika digabung dengan wilayah kota, Sidoarjo menempati urutan kelima setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Malang.
Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono menjelaskan dalam kurun waktu satu dekade (Maret 2016 – Maret 2026), tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo secara konsisten menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
"Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang hingga 28.330 jiwa dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026. Secara prosentase, terjadi penurunan sebesar 2,01 persen dari 6,39 persen menjadi 4,38 persen," ujar Bagyo di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Meskipun secara persentase mengalami penurunan 0,02 persen dibanding Tahun 2025, secara jumlah individu terdapat kenaikan tipis dari 107.570 jiwa menjadi 108.460 jiwa.
"Dinamika ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan laju penurunan persentase kemiskinan," ungkap Bagyo.
Menanggapi capaian positif itu, Bupati Sidoarjo, Subandi tidak berpuas diri. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin memperkuat koordinasi dan mempertajam program penanganan kemiskinan agar tepat sasaran.
"Pentingnya sinergi antara pihak eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) untuk terus menekan angka kemiskinan di wilayah Sidoarjo," tegasnya.
Beberapa langkah dan program prioritas yang disiapkan diantaranya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu dengan mengingat garis kemiskinan rumah tangga di Sidoarjo mencapai Rp 2.831.074 per bulan. Sementara gaji PPPK paruh waktu dan tenaga honorer masih di bawah standar itu, Pemkab merencanakan kenaikan gaji bagi PPPK paruh waktu di tahun depan. Kemudian, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersinergi rutin bersama ASN dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Serta bantuan sosial dan kebutuhan dasar yakni penyaluran paket sembako, bantuan kursi roda, dan penguatan program pasar sembako murah jelang hari besar keagamaan untuk menjaga daya beli warga.
Baca juga: Rayakan Hari Santri, Bupati Subandi Lepas Touring Motoran Santun Menuju Pendopo Sidoarjo
Terakhir dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dukungan pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari investasi kesejahteraan jangka panjang.
"Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Saya berharap kebijakan yang dijalankan ini memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi