Sidoarjo (republikjatim.com) - Menjelang tibanya musim hujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat memetakan dan mengantisipasi potensi genangan air. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Wonoayu beserta dinas terkait untuk mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan saluran air.
Instruksi tegas itu, disampaikan Bupati Subandi saat memimpin audiensi bersama seluruh Kades se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini juga dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, para Asisten Sekda, serta jajaran Kepala OPD (DPUBMSDA, P2CKTR, DLHK, PMD dan BPBD Sidoarjo).
Dalam dialog interaktif itu, para Kades menyampaikan berbagai persoalan krusial di wilayahnya. Beberapa poin usulan utama yang langsung mendapat tanggapan Pemkab diantaranya normalisasi saluran air di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso,
penanganan titik banjir di Desa Karangpuri serta perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R.
Bupati Subandi mengatakam penanganan sungai dan saluran pembuangan air harus selesai tepat waktu. Hal ini, agar tidak menimbulkan musibah saat intensitas hujan meningkat.
"Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang," tegas Subandi.
Subandi juga menginstruksikan OPD teknis untuk langsung turun ke lapangan guna mengecek saluran-saluran sempit yang berpotensi menyumbat arus air.
Baca juga: Atasi Banjir hingga Jalan Rusak, Bupati Subandi Minta Sinergi Total di Tulangan
"Kalau ditemukan kendala fisik, pemkab siap melakukan intervensi pembangunan," ungkapnya.
Tidak hanya berfokus pada antisipasi banjir, audiensi ini juga membahas langkah percepatan pembangunan di desa. Beberapa program strategis yang dibahas antara lain operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan lahan aset desa dan TPS3R.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan, Bupati Subandi menyuntikkan angin segar bagi seluruh pemerintahan desa.
"Insya Allah tahun 2027 Bantuan Keuangan Khusus (BKK) naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan. Anggaran ini, diharapkan mendukung kebutuhan prioritas desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur," tegasnya.
Sementara di akhir pertemuan, Subandi menghimbau para Camat, Kades dan Dinas terkait untuk terus memperkuat koordinasi.
"Sinergi ini dinilai penting agar seluruh masalah infrastruktur air dan titik rawan genangan dapat tertangani dengan cepat demi keselamatan serta kenyamanan warga Sidoarjo," pungkanaya. Ary/Waw
Editor : Redaksi