Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan langkah untuk memastikan program pembangunan daerah tepat sasaran. Bupati Sidoarjo, Subandi secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Agenda strategis yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi mengatakan pentingnya pengelolaan Pokir DPRD yang taat pada peraturan perundang-undangan dan terintegrasi secara utuh dengan perencanaan pembangunan daerah. Ia mengingatkan setiap usulan harus memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah serta kemampuan keuangan daerah.
"Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya masyarakat Sidoarjo," ujar Subandi.
Bupati Subandi menjelaskan keberadaan kamus usulan menjadi acuan krusial dalam mengorelasikan Pokir DPRD dengan visi dan misi bupati serta prioritas pembangunan Sidoarjo.
"Kami mengimbau agar komunikasi serta pendampingan intensif terus ditingkatkan," tegasnya.
Semua usulan nantinya diproses secara transparan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih jauh, Subandi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara konsisten menindaklanjuti hasil sosialisasi sesuai kewenangannya masing-masing.
"Kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran saja. Akan tetapi, juga memberi dampak nyata bagi warga, khususnya dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sidoarjo," paparnya.
Hal senada disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M Ainur Rahman. Ia menyebutkan sosialisasi ini mencakup seluruh alur pengelolaan Pokir, mulai dari tahap penelaahan usulan hingga pengintegrasiannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
"Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah," jelas Ainur Rahman.
Melalui langkah tertib dan terarah ini, kata Ainun Pemkab Sidoarjo optimistis perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo akan semakin berkualitas.
"Bahkan, sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD serta para kepala perangkat daerah. Turut hadir sebagai narasumber utama, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Wiratmoko. Ary/Waw
Editor : Redaksi