Janji Sebelumnya belum Terealisasi, Pemkab Sidoarjo Bakal Naikkan Bantuan Kampung Tangguh Jadi Rp 10 Juta


Janji Sebelumnya belum Terealisasi, Pemkab Sidoarjo Bakal Naikkan Bantuan Kampung Tangguh Jadi Rp 10 Juta BANTUAN - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memastikan setiap kampung tangguh bakal mendapat bantuan Rp 10 juta per desa saat peluncuran 20 Kampung Tangguh di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Senin (29/06/2020).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Janji Pemkab Sidoarjo untuk memberikan bantuan Kampung Tangguh Rp 7 juta per desa belum terealisasi. Kendati demikian, Pemkab Sidoarjo bakal menaikkan nilai bantuan itu menjadi Rp 10 juta. Alasannya, rencana bantuan Rp 7 juta per kampung dinilai terlalu kecil.

"Pemkab Sidoarjo bakal memberikan bantuan kepada Kampung Tangguh Semeru sebesar Rp 10 juta. Kalau dulu Rp 7 juta, saya pikir lagi terlalu sedikit. Akhirnya diputuskan menjadi Rp 10 juta per desa. Doakan segera terealisasi," ujar Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin kepada republikjatim.com, Senin (29/06/2020) di sela peluncuran Kampung Tangguh Semeru 20 desa di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Senin (29/06/2020).

Lebih jauh, Cak Nur yang juga Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Sidoarjo ini menjelaskan pembentukan Kampung Tangguh bentuk keikutsertaan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya nyata masyarakat menghentikan pandemi Covid-19 melalui berbagai upaya mulai preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan di kampung tangguh ini.

"Sekarang 20 desa di Kecamatan Tarik kompak meluncurkan Kampung Tangguh. Termasuk tangguh dalam menangkal penyebaran Covid-19. Pembentukan Kampung Tangguh, dibuktikan pembentukan sejumlah Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Baik Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 maupun Satgas Penanganan Dampak Sosial akibat pandemi virus Corona. Lumbung pangan maupun dapur umum disiapkan bagi warga terdampak Covid-19," imbuhnya.

Bagi Cak Nur, pandemi Covid-19 merupakan masalah besar dan global. Hal itu harus ditangani dengan cepat dari desa sampai kabupaten. Karena itu, masyarakat harus disiplin dengan mematuhi protokol kesehatan. Mulai menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Akibat Covid-19, banyak yang kena dampaknya. Mulai sektor ekonomi ambruk. Bahkan tempat ibadah seperti makkah ditutup total.

"Ini perlu diperhatikan. Penanganannya membutuhkan kebersamaan semua pihak. Tidak cukup diselesaikan pemerintah. Akan tetapi masyarakat harus ikut serta dalam mencegah penyebaran virus mematikan itu. Saya terima kasih kepada pemerintah desa baik RT, RW, Relawan Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan berjuang menangkal penyebaran Covid-19," tegasnya.

Cak Nur mengingatkan berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyambut New Normal bukan mutlak dan absolut. Akan tetapi normal yang selalu diikuti protokol kesehatan. Apalagi, pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin banyak. Kamar rawat inap sudah penuh di Sidoarjo. Di RSUD Sidoarjo misalnya, sudah penuh.

"Kalau ada warga yang terpapar Covid-19 terpaksa akan dirujuk ke luar daerah. Seperti Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Menur Surabaya dan rumah sakit lainnya," ungkapnya.

Politisi PKB ini memaparkan, sebanyak 8 rumah sakit rujukan penuh. Karena itu harus ada solusi yakni dengan mencari rumah sakit rujukan lagi. Apalagi, untuk Ruang Isolasi Khusus (RIK) yang terkonfirmasi Covid-19 tidak boleh (bisa) diisolasi di hotel, gedung MPP atau lainnya. Tapi, harus dirawat di rumah sakit.

"Karena butuh alat-alat yang cukup. Kami sudah siapkan 8 rumah sakit rujukan. Ternyata sudah penuh semua. Kami sudah melaporkan ini ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat agar ikut memikirkan solusinta. Karena kami sudah berusaha maksimal," tandasnya. Zak/Hel/Waw