Dewan Sidoarjo Dorong PPDB Digelar Secara Profesional


Dewan Sidoarjo Dorong PPDB Digelar Secara Profesional Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mendorong Dinas Pendidikan (Dindik) Pemkab Sidoarjo mendorong pelaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP dan SMA (Negeri) secara transparan dan profesional. Ini menyusul, hampir setiap pelaksaaan PPDB kerapkali DPRD Sidoarjo mendapatkan berbagai keluhan soal pelaksanaan PPDB itu.

Terutama soal surat keterangan tinggal (domisili) serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kedua surat ini kebanyakan dianggap sebagai surat sakti untuk masuk sekolah lantaran tanpa dicek kondisinya di lapangan.

"Kami minta Dindik menggelar PPDB Tahun 2020 ini secara profesional dan transparan. Artinya semua dilaksanakan sesuai peraturan dan petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Terutama dalam pengisian kuota setiap jalur," kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori kepada republikjatim.com, Rabu (20/05/2020).

Politisi Senior PKB ini menyebutkan jika PPDB digelar secara profesional maka prosentase jalurnya diantaranya jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5 persen dan jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya maksimal 30 persen.

"Karena yang rawan dimainkan Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Tinggal (Domisi), maka kedua surat ini harus benar-benar dicek. Itu untuk memastikan jika SKTM dan surat domisi dibuat sesuai di lapangan. Jangan sampai orang yang mampu justru masuk lewat jalur afirmasi (orangtua) tidak mampu. Bagi kami orangtua miskin anaknya juga harus terdata di Kartu Indonesia Pintar (KIP)," pintah pria yang akrab dipanggil Cak Dham ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan pentingnya pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara profesioanal dan transparan. Apalagi sudah menggunakan sistem online.

"Kami minta pelaksanaan PPDB bisa berjalan secara profesional, transparan berintegritas dan berkeadilan. Ini agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Bagi mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo ini, PPDB yang profesional, para peserta didik yang ada bisa terakomodir dan terpenuhi segala haknya berdasarkan prosedur yang legal. Sedangkan transparan dan berintegritas mengedepankan nilai-nilai kompetisi dan kejujuran, karena akan ada proses seleksi. Sebab PPDB yang berprofesional akan mencetak anak didik yang berkualitas.

"Karena PPDB bukan sesuatu yang bersifat teknis, tapi strategis berkaitan pembangunan karakter peserta didik. PPDB yang baik menciptakan karakter anak didik siap berkompetisi, menghargai proses dan menerima kekalahan ataupun kemenangan," tandasnya. Adv/Hel/Waw