BHS : UMKM Sidoarjo Butuh Pendampingan Pemerintah Jangan Persulit Perizinannya


BHS : UMKM Sidoarjo Butuh Pendampingan Pemerintah Jangan Persulit Perizinannya DIALOG - Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) berdialog dengan pemilik dan karyawan UMKM Cireng dan Nugget di Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Rabu (22/07/2020).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah daerah tidak mempersulit perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini, lantaran perizinan masih menjadi kendala utama bagi pengembangan UMKM di Sidoarjo paska BHS berkeliling mengunjungi berbagai jenis UMKM.

"Selama ini, UMKM menjadi sumber devisa (pendapatan) Sidoarjo. Jumlahnya di Sidoarjo ada sekitar 216.000 UMKM . Semestinya perizinan UMKM (cireng dan nugget) ini tidak boleh dipersulit. Baik oleh oknum pemerintah daerah maupun Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar BHS saat mengunjungi UMKM Cireng dan Nugget, di Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Rabu (22/07/2020).

Karena itu, BHS meminta sejumlah pihak terkait untuk jemput bola dan memberikan pendampingan terhadap pengurusan perizinan UMKM itu. Termasuk misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang menangani izin edar produk. Alasannya, karena UMKM itu membutuhkan bimbingan.

"Saat proses pengurusan sertifikasi usaha mereka tetap jalan. Yang diharapkan, (perizinan) jangan sampai dipersulit. Saya bakal mengupayakan pemilik usaha bisa mendapatkan bantuan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga bantuan modal itu bisa dipakai untuk mengganti peralatan produksi yang masih manual, menjadi modern," imbuhnya.

Menurut mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, dirinya melihat masih ada material sisa yang terbuang dalam produksi Cireng dan Nugget itu. BHS menilai jika menggunakan peralatan modern dipastilan sisa bahan baku yang terbuang tidak lebih dari 10 persen. Karena itu, pihaknya akan dorong UMKM di Sidoarjo mendapat alat dari bantuan permodalan KUR yang bunganya 6 persen dan bakal diturunkan menjadi 3 persen itu.

"Bantuan permodalan dari KUR itu, untuk memperkuat usaha dan memperbanyak jumlah produksi yang dihasilkan dari masing-masing UMKM yang ada di Sidoarjo," tegasnya.

Begitu juga soal permasalahan bahan baku bagi UMKM Cireng dab Nugget itu. Terutama soal bahan baku tepung tapioka bakal menjadi perhatian BHS. Alumnus ITS Surabaya ini mengaku sempat mengelus dada saat mengetahu jika usaha pembuatan Cireng dan Nugget ini, ternyata membeli tepung tapioka dari Semarang dan Lampung layaknya ratusan produsen krupuk di Sidoarjo. Padahal, Sidoarjo sendiri dikenal memiliki banyak industri kerupuk, yang juga jumlahnya terbesar di Indonesia.

"Kondisi ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Jika nanti saya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo, saya targetkan harus ada pabrik tepung di Sidoarjo. Selain untuk memasok kebutuhan di Sidoarjo, pabrik tepung ini bisa memenuhi permintaan dari Surabaya, Pasuruan, Gresik dan Mojokerto," paparnya.

Untuk menarik investor pabrik tepung, lanjut BHS Sidoarjo harus siap memenuhi kebutuhan ketela pohon sebagai bahan baku tepung tapioka. Dengan menanam ketela pohon 1 persen dari 12.000 hektar lahan pertanian di Sidoarjo, sudah cukup untuk memasok kebutuhan bahan baku pabrik tepung tapioka. Jika satu persen dari lahan total sudah cukup. Apalagi kalau diperbesar menjadi dua persen, akan luar biasa hasilnya.

"Potensi-potensi ekonomi kerakyatan ini yang didukung potensi lainnya, diantaranya pertanian. Misalnya adanya pabrik tepung, yang tentunya bakal memiliki karyawan. Dengan hidupnya UMKM, perekonomian lokal juga bakal menggeliat. Saya berharap saat saya diamanahi sebagai bupati, ini pasti akan saya laksanakan segera dan ekonomi akan menggeliat. Karena UMKM juga menyedot tenaga kerja hampir 95 - 97 tenaga kerja di Sidoarjo. Bukan industri besar yang serba menggunakan mesin," jelas Bacabup yang bakal diusung Partai Golkar dan Gerindra ini.

Sementara pemilik UMKM Cireng dan Nugget, Daryono mengaku sangat membutuhkan bimbingan pihak terkait untuk mengurus perizinan mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo hingga Badan POM. Menurutnya, jika langsung berhubungan dengan Badan POM, pihaknya merasa kesulitan. Hal itu karena kondisi UMKM sangat berbeda dengan industri besar.

"Kalau UMKM kan nggak bisa. Tapi kalau ada bimbingan OPD atau dinas yang membimbing, insya allah bisa. Saat ini saya sudah memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Usaha produksi Cireng dan Nugget ini sudah berjalan selama delapan tahun terakhir. Saat awal berdiri hanya dibantu dua orang pekerja, kini pekerja saya sudah berjumlah 30 orang. Produk kami dikirim ke frozen (agen) untuk wilayah Sidoarjo dan Surabaya," tandasnya. Hel/Waw