BHS : Tarik Harus Jadi Lahan Pertanian Penopang Swasembada Pangan Tak Boleh Kekurangan Air


BHS : Tarik Harus Jadi Lahan Pertanian Penopang Swasembada Pangan Tak Boleh Kekurangan Air KELUHAN - Bacabup Bambang Haryo Soekartono (BHS) menampung keluhan dan berdialog dengan Kelompok Tani Kemuning Asri, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik yang selalu kekurangan pasokan air meski dekat sungai dan Long Storage, Kamis (30/07/2020).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemkab Sidoarjo secara serius untuk mengelola lahan pertanian di 20 desa di Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Politisi Partai Gerindra ini meninta laham pertanian di Tarik dijadikan sebagai penopang utama untuk mewujudkan swasembada pangan.

Karena itu, pihaknya tidak mau jika lahan pertanian di Tarik kekurangan pasokan air. Apalagi, lahan pertanian di Tarik sangat berdekatan dengan Long Storage yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 600 miliar dengan kapasitas daya tampung air 40 juta meter kubik. Bahkan juga berdekatan dengan aliran Sungai Brantas (Porong).

"Harusnya Tarik menjadi lahan pertanian penopang utama program swasembada pangan Sidoarjo. Lahannya tidak boleh dialihfungsi. Karena di Tarik dekat dengan Kali Porong dan Long Storage yang memiliki daya tampung 40 juta meter kubik air. Harusnya Tarik tidak boleh kekurangan air. Ini ironis, long storage dibangun dengan APBN Rp 600 miliar, tapi sampai sekarang belum berfungsi untuk pengairan wilayah Tarik sama sekali," ujar BHS kepada republikjatim.com, Kamis (30/07/2020) usia dialog dengan petani, mengecek pintu air dan pasokan air dari Rolag 9 perbatasan Sidoarjo - Mojokerto.

Bagi BHS pemicu lahan pertanian di Tarik kekurangan pasokan air, juga disebabkan karena saluran sekunder (kanal) mengalami pendangkalan. Karena itu, meski di saluran primer (Long Storage dan Kali Porong) airnya melimpah lahan pertanian kekurangan pasokan air. Apalagi kedalam saluran sekunder yang seharusnya 1 meter justru sekarang tinggal 20 sentimeter.

"Tidak ada kata kesulitan air di Tarik. Pasokannya harusnya melimpah. Saya minta Pemkab Sidoarjo menangani (normalisasi) sungai saluran skunder. Penganggarannya harus dimasukkan rancangan APBD agar tahun depan bisa direaliasikan. Karena terlalu banyak kanal sekunder yang mengalami pendangkalan. Air di Long Storage dan Sungai Brantas harus sudah dimanfaatkan untuk pertanian di Tarik dan Balongbendo serta Prambon dan Krembung. Agar Tarik menjadi prioritas swasembada pangan yang disiapkan mulai sekarang," imbuhnya.

Tidak hanya itu, BHS juga akan mengecek kondisi sumber air di Batu. Hal itu, agar bisa dipastikan semua sumber air di Sidoarjo berasal dari Batu. Selain itu, juga bakal mengajak tim ITS Surabaya agar dibuatkan rancangan bendungan agar air sungai dari Rolag 9 dan lainnya tidak terbuang percuma ke ke laut.

"Saya juga bakal berkomunikasi dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar bisa dibangunkan bendungan lagi agar air sungai tidak dibuang ke laut itu," tegas Bacabup yang mendapat rekom resmi Partai Gerindra ini.

Bagi Alumnus ITS ini, sangat ironi jika lahan pertanian di Tarik kekurangan pasokan air. Karena berdekatan dengan pintu air sungai besar. Semua keluhan petani di Tarik itu harus dibenahi. Karena tugas pemerintah daerah adalah memberikan jaminan ketersediaan air. Agar petani tetap semangat mewujudkan swasembada pangan. Apalagi, saat ini sudah mulai anak-anak petani enggan meneruskan usaha bertani lantaran generasi muda lebih memilih menjadi buruh pabrik.

"Kalau pasokan air susah, maka petani maksimal 2 kali panen setahun. Padahal, masih bisa panen 3 kali atau 4 kali setahun seperti di Vietnam dan Thailand. Contoh di Desa Kemuning lahan 16 hektar panen dua kali, itu artinya ada separoh lahan tak produktif karena tak bisa panen maksimal. Padahal, lahannya sangat subur hanya kekurangan pasokan air," urainya.

Begitu juga soal pupuk bersubdisi. Seharusnya petani di pasok pupuk bersubsidi saat membutuhkan (masa tamam). Hal ini seperti subsidi petani di Eropa, Amerika dan Belanda. Bahkan anak-anak petani tak boleh pindah profesi agar tetap ketahanan pangan terjaga. Saat sekolah di perguruan tinggi juga harus mengambil jurusan pertanian.

"Karena petani adalah pahlawan swasembada pangan. Petani harus sejahtera. Distribusi pupuk subsidi juga harus diatur. Jangan diberikan saat musim panen. Begitu juga soal irigasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kemuning sudah 3 kali diajukan tak kunjung direalisasikan. Itu akan jadi skala prioritas saya kalau diamanahi jadi bupati. Karena irigasi dan PJU penting untuk lahan pertanian dan transportasi perekonomian pedesaan dan keamanan warga," jelasnya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Kemuning Asri, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Suntoro berharap dengan program swasembada pangan BHS itu. Baginya hal itu akan membuat petani dan rakyat bisa sejahtera.

"Termasuk irigasi harus dibenahi dan dinormalisasi semua. Kami petani dengan jumlah kelompok 190 orang mengelola 16 hektar lahan pertanian di 3 Dusun yakni Kemuning, Buntut dan Suko. Setiap kemarau kesulitan pasokan air meski dekat dengan sejumlah aliran sungai," tandasnya. Hel/Waw